TEBINGTINGGI – Pengamat kebijakan publik dan anggaran Ratama Saragih menilai, banyaknya jabatan pelaksana tugas (Plt) dan rangkap jabatan di suatu daerah, seperti saat ini di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Tebingtinggi, menjadi pertanda adanya maladministrasi.
"Kondisi seperti itu tidak patut dibiarkan berlarut oleh Walikota Tebingtinggi sebagai yang berwenang mengambil tindakan hukum yang merupakan bagian dari tindakan pemerintah (bestuurshandeling)," tutur Ratama Saragih, Senin (7/4/2025).
Jejaring Ombudsman ini menjelaskan, dalam mengambil tindakan hukum administrasi pemerintahaan, ada namanya syarat keabsahan yang diperuntukkan bagi aparat pemerintah sebagai norma pemerintahan (bestuurs normen), dimana ada syarat materil dan syarat formil untuk terciptanya kondisi pemerintahaan yang baik (good governance).
Baca Juga:
Jabatan Plt merupakan produk dari hasil tindakan hukum administrasi pemerintah, yang sudah barang tentu harus memenuhi syarat keabsahan baik pengangkatannya serta proses menjalani masa jabatan plt tersebut. Sebab pelaksana tugas dalam hukuk admiinstrasi pemerintahaan disebut mandat sebagaimana diatur dalam pasal 14 UU 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahaan.
Namun di pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) wewenang Plt dimaksud dibatasi oleh masa tugas atau tenggang waktu.
Baca Juga:
Bahkan pasal 15 ayat (2) UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Adminisrasi Pemerintahaan, disebut bahwa Plt yang sudah habis masa atau tenggang waktunya, tidak dibenarkan mengambil keputusan dan/atau tindakan.
Ini membuktikan bahwa Plt yang sudah habis masa tugasnya dan perpanjangan masa tugasnya, tetap melakukan tindakan dan keputusan sebagaimana wewenang yang diterimanya maka jabatan Plt dimaksud sudah cacat yuridis dan tak patut lagi disebut good governance.
Kepala BKPSDM Tebingtinggi Syaiful Fahri, Sabtu (5/4/2025), mengatakan, jabatan Plt yang kadaluarsa sebaiknya segera diisi dengan pejabat yang definitif, dengan yang sesuai standar kompetensi jabatannya. Tapi itu semua terpulang kepada PPK. Karena keputusan ada sama PPK. Dalam Surat Edaran (SE) BKN itu sudah jelas diatur.*
BATU BARA Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku kembali menggelar Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) untuk menentukan program pembinaan bagi
Nasional
MEDAN Rasik Kudadiri, ibu dari Santi Matanari (33), tampak sangat terpukul dan histeris saat mengetahui bahwa putrinya telah dibunuh oleh k
Hukum dan Kriminal
PADANG Gunung Merapi kembali menunjukkan aktivitas vulkanik yang signifikan dengan 11 kali guguran lava pijar pada hari Rabu, 9 April 2025.
Peristiwa
MEDAN Kepolisian Sektor (Polsek) Medan Sunggal berhasil mengungkap kasus pembunuhan terhadap seorang wanita bernama Santi Matanari (33). Ko
Hukum dan Kriminal
SAMOSIR Dinas Koperasi, Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopnakerindag) Samosir melakukan temuan mengejutkan di pusat Pasar
Nasional
Beijing Perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China kembali memanas setelah Beijing resmi menaikkan tarif impor terhadap barang
Internasional
BANDUNG Kondisi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh Priguna Anugerah Pratama (31), seorang dokter residen di Rumah Sakit Hasan Sad
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Sosok Lisa Mariana kembali mencuri perhatian publik usai mengunggah pernyataan terbuka yang ditujukan kepada Atalia Praratya, istri
Entertainment
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan dukungannya terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto dalam menerapkan kebijakan pem
Nasional
BANDUNG Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) menyatakan penyesalan mendalam atas kasus dugaan kekerasan seksual yang dila
Hukum dan Kriminal