JAKARTA -Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebutkan akan “memberi kesempatan untuk tobat” bagi koruptor yang bersedia mengembalikan hasil curian kepada negara, memicu berbagai tanggapan dari kalangan politikus Tanah Air. Ketua DPP Partai Golkar sekaligus Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia, memberikan respons terkait pernyataan tersebut dengan menekankan pentingnya memerangi korupsi dan membahas konsep perampasan aset yang sedang diproses di DPR.
Doli mengungkapkan, bahwa meskipun Prabowo berbicara soal memberi kesempatan bagi koruptor untuk bertobat, intinya adalah semangat untuk terus memberantas korupsi dan mencegah praktik tersebut di Indonesia. Menurut Doli, hal tersebut sejalan dengan upaya untuk mengatasi korupsi melalui berbagai cara, termasuk salah satunya adalah pembahasan RUU Perampasan Aset yang saat ini masih tertunda di DPR.
“Saya kira memang, poin pentingnya sebetulnya dari pernyataan Pak Prabowo itu kan concern beliau yang berkali-kali bahwa kita harus memerangi korupsi. Nah, tentu kita harus dalam memerangi korupsi itu, berbagai hal kita lakukan, upaya apa pun kita lakukan,” ujar Doli kepada wartawan, Kamis (19/12).
Baca Juga:
Doli menjelaskan bahwa salah satu instrumen yang sedang dibahas adalah RUU Perampasan Aset yang memperkenalkan mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NBC), yang memungkinkan perampasan aset koruptor tanpa harus menunggu vonis pengadilan. RUU ini, meskipun belum masuk dalam program legislasi prioritas 2025, bertujuan untuk mempercepat proses pemulihan aset negara yang dicuri.
“Kenapa itu dibuat? Karena hukum kita, kan, enggak bisa terbalik gitu loh, orang dibuktikan salah dulu baru kemudian kita tindak lanjuti [aset dirampas]. Jadi kalau misalnya orang terbukti misalnya korupsi, ya asetnya ada, ya itu yang diambil,” tambah Doli.
Baca Juga:
Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang pertama kali disampaikan pada Rabu (18/12) lalu di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, menyarankan agar koruptor yang telah terbukti mencuri uang rakyat dapat mengembalikan hasil kejahatannya ke negara dan akan mendapat kesempatan untuk dibebaskan dari hukuman.
“Saya dalam rangka memberi kesempatan, memberi kesempatan untuk tobat. Hei, para koruptor atau yang pernah merasa mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan,” kata Prabowo.
Lebih lanjut, Prabowo menambahkan bahwa cara pengembalian hasil curian bisa dilakukan secara diam-diam untuk menghindari sorotan publik. “Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya,” imbuhnya.
Pernyataan ini menimbulkan berbagai respons dari kalangan politisi. Di satu sisi, ada yang mendukung langkah ini sebagai upaya untuk memulihkan kerugian negara dengan cepat, salah satunya Ahmad Sahroni, anggota DPR dari Partai NasDem. Menurut Sahroni, peradilan korupsi di Indonesia saat ini terlalu fokus pada pidana badan, sementara kerugian negara tidak dapat kembali jika proses peradilan tetap berjalan seperti sekarang.
Di sisi lain, beberapa politisi menentang usulan tersebut, seperti Ketua PDIP Ganjar Pranowo yang mempertanyakan logika di balik pengampunan tanpa proses hukum yang jelas. “Bagaimana cara memaafkannya? Kan ada proses hukumnya. Bagaimana Anda mau memaafkan?” tanya Ganjar.
Pernyataan Prabowo juga bertentangan dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) Nomor 31 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi. Pasal 4 UU tersebut menyebutkan bahwa meskipun kerugian negara dikembalikan, hal itu tidak membatalkan proses pidana yang harus dijalani oleh pelaku.
“Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3,” bunyi Pasal 4 UU Tipikor.
Pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai pengampunan bagi koruptor yang bersedia mengembalikan hasil kejahatannya ke negara memunculkan berbagai respons di kalangan politisi. Sementara itu, Doli Kurnia menegaskan bahwa semangat utama dari pernyataan Prabowo adalah untuk memberantas korupsi dan mempercepat pemulihan kerugian negara, yang sejalan dengan pembahasan RUU Perampasan Aset. Namun, pandangan berbeda muncul dari mereka yang mempertanyakan mekanisme pengampunan tanpa proses hukum yang jelas, serta bertentangan dengan ketentuan dalam UU Tipikor.
(N/014)
LANGKAT Unit Ekonomi Sat Reskrim Polres Langkat melakukan pengecekan terhadap kios pupuk UD KT IYOSIKEL yang berada di Dusun II Kacangan I,
Ekonomi
BOGOR Polres Bogor mencopot Aipda H, seorang anggota Patroli dan Pengawalan (Patwal), setelah viral video yang menunjukkan dirinya memepet
Hukum dan Kriminal
JAWA BARAT Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa pihaknya menyerahkan sepenuhnya kasus yang melibatkan mantan Gubern
Nasional
JAKARTA Ramadan selalu menjadi waktu yang dinanti, bukan hanya sebagai momen spiritual, tetapi juga sebagai puncak aktivitas ekonomi, terut
Ekonomi
JAWA BARAT Dua warga Kabupaten Purwakarta, Nana Permana (48) dan Risma Hermansyah (41), ditangkap polisi saat kedapatan mengedarkan uang p
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Polisi berhasil menangkap dua pria berinisial RE (35) dan HS (35) yang mengakungaku sebagai anggota polisi, di kawasan Tanah Abang
Hukum dan Kriminal
BOGOR Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), mengambil tindakan tegas dengan menyegel sejumlah tempat penginapan dan k
Nasional
BATU BARA Ketua Umum Komunitas Sedekah Jumat (KSJ), Saharuddin, dengan tegas mendesak Polres Batu Bara untuk segera menindaklanjuti lapo
Hukum dan Kriminal
PAPUA BARAT Hilangnya Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Iptu Tomi Samuel Marbun, sejak 18 Desember 2024, masih menjadi misteri. Tiga bula
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) bersama Fraksi PAN di DPR menggelar acara Ramadan Berbagi PANgan u
Nasional
