
Dasco Tegaskan Revisi UU TNI Hanya Bahas 3 Pasal, Bantah Pembahasan Diam-Diam dan Kebut-Kebutan
JAKARTA Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa revisi UndangUndang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) hanya membahas tig
BeritaMEDAN – Bupati Toba Efendi SP Napitupulu maupun Kepala Dinas Kesehatan –Dinkes- dr Freddi Seventry Sibarani, sebaiknya berhati-hati dan objektif menyikapi kasus dugaan korupsi di Puskesmas Aek Natolu, Kecamatan Lumban Julu.
Sebab, saat ini ada upaya rekayasa untuk mendiskreditkan dr Maria Emy Nouther Sinaga, dokter yang melaporkan dugaan korupsi di Puskesmas Aek Natolu itu ke Kejaksaan Negeri –Kejari- Toba.
Upaya rekayasa tersebut terungkap dari pengakuan sejumlah pegawai di Puskesmas Aek Natolu. Mereka mengaku bahwa Kepala Puskesmas Aek Natolu dr Betty Simalullang, telah menyodorkan "Surat Pernyataan Keberatan Pegawai UPT Puskesmas Aek Natolu" untuk ditandatangani seluruh pegawai Puskesmas.
Baca Juga:
"Surat Pernyataan Keberatan Pegawai UPT Puskesmas Aek Natolu" sebanyak dua lembar itu, dibuat tanggal 18 Februari 2025. Surat tersebut berisikan keberatan para pegawai terhadap keberadaan dr Maria Emy Nouther Sinaga.
Dalam surat itu dituliskan, bahwa dr Maria Emy Nouther Sinaga telah membuat kegaduhan, ketidaknyamanan dan ketidakharmonisan di wilayah UPT Puskesmas Aek Natolu. Sehingga para pegawai dan Kepala Puskesmas merasa terintimidasi dan tidak nyaman bekerja.
Baca Juga:
Karena itu, dalam surat itu dituliskan, agar Kepala Dinkes Toba memindahkan dr Maria Emy Nouther Sinaga dari Puskesmas Aek Natolu. Surat tersebut ditembuskan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia - BKP SDM Kabupaten Toba.
Surat tersebut ditandatangani 27 orang pegawai UPT Puskesmas Aek Natolu. Dan, di akhir surat, Kepala Puskesmas Aek Natolu dr Betty Simalullang juga membubuhkan tandatangan dengan materai 10000.
TERPAKSA TANDATANGAN
Sejumlah pegawai yang dihubungi BITVOnline, Minggu, 16/03/2025, mengaku merasa terpaksa menandatangani "Surat Pernyataan Keberatan Pegawai UPT Puskesmas Aek Natolu" tersebut. Ketika diwawancarai, para pegawai itu memohon agar merahasiakan nama mereka.
"Ya iyalah, Pak. Saya sendiri merasa terpaksa untuk menandatangani surat itu," tutur salah seorang pegawai yang dihubungi melalui telepon selular. "Ya, saya juga begitu, Pak," tutur pegawai lain secara terpisah, yang juga dihubungi lewat selular.
Mereka mengaku merasa terintimidasi dan terpaksa menandatangani surat tersebut. Karena yang menyodorkan surat itu untuk ditandatangani adalah Kepala Puskesmas Aek Natolu dr Betty Simalullang sendiri. "Betul Pak. Kapus yang menyuruh kami untuk menandatangani," tegas salah seorang pegawai.
JAKARTA Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa revisi UndangUndang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) hanya membahas tig
BeritaPARAPAT Banjir bandang yang melanda Kota Wisata Parapat, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun, pada Minggu (16/3/2025) so
PeristiwaBANTUL Sebuah penemuan mengejutkan terjadi di Pedukuhan Kaligondang, Kalurahan Sumbermulyo, Kapanewon Bambanglipuro, Kabupaten Bantul, Seni
Hukum dan KriminalJAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina, Nicke Widyawati, sebagai saksi dalam kasus
Hukum dan KriminalJAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kasus suap dan pemotongan anggaran proyek di Ogan Komering Ulu (OKU) yang melibatkan
Hukum dan KriminalMEDAN Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan, Kanwil Ditjenpas Sumut, mengadakan peringatan malam Nuzulul Quran pada Minggu (16/3), be
AgamaMEDAN Presiden Prabowo Subianto diharap mendukung langkah yang diambil Gubernur Jawa Barat Jabar Dedi Mulyadi. Gubernur yang akrab dis
Hukum dan KriminalJAKARTA Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya berhasil mengungkap jaringan peredaran gelap narkotika lintas provinsi yang menghubungk
Hukum dan KriminalBITVONLINE.COM Bank Indonesia (BI) mencatat bahwa Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Januari 2025 tercatat sebesar USD 427,5 miliar ata
EkonomiJAKARTA Sebuah video yang memperlihatkan dugaan penerimaan suap oleh anggota polisi lalu lintas (Polantas) di Tol Dalam Kota, Jakarta Selat
Nasional