JAWA BARAT -Mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK), angkat bicara setelah rumahnya yang terletak di Jalan Gunung Kencana, Kota Bandung, digeledah oleh tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Penggeledahan tersebut dilakukan dalam rangka penyelidikan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB).
Melalui pernyataan resmi yang disampaikan pada Senin (10/3/2025), Ridwan Kamil membenarkan bahwa tim KPK datang ke rumahnya.
Baca Juga:
"Bahwa benar kami didatangi oleh tim KPK terkait BJB," ujar RK.
Menurut Ridwan, tim KPK menunjukkan surat resmi saat melakukan penggeledahan. Sebagai warga negara yang baik, Ridwan mengaku sangat kooperatif dan sepenuhnya mendukung tim KPK dalam upaya penyelidikan ini.
Baca Juga:
"Kami sangat kooperatif dan sepenuhnya mendukung serta membantu tim KPK secara profesional," tambahnya.
Meski begitu, Ridwan Kamil enggan mengungkapkan lebih jauh terkait kasus yang sedang ditangani KPK, termasuk rincian dugaan korupsi dana iklan Bank BJB yang menjadi fokus penyelidikan.
Ia meminta wartawan untuk mengajukan pertanyaan langsung kepada pihak KPK terkait hal ini.
"Hal-hal terkait lainnya kami tidak bisa mendahului tim KPK dalam memberikan keterangan," jelas RK, yang juga merupakan politikus Partai Golkar.
Sebelumnya, tim KPK telah melakukan serangkaian penggeledahan untuk mencari bukti terkait dugaan korupsi yang melibatkan Bank BJB. Penggeledahan tersebut salah satunya dilakukan di kediaman Ridwan Kamil.
Meskipun tidak terlihat adanya aktivitas di dalam rumah, terdapat sejumlah kendaraan terparkir di halaman rumah, termasuk beberapa mobil dan motor. Di pos keamanan rumah, beberapa lampu teras yang sebelumnya padam kini terlihat menyala.
Dua pimpinan KPK, Setyo Budiyanto dan Fitroh Rohcahyanto, mengonfirmasi adanya penggeledahan ini. Kasus ini sudah masuk dalam tahap penyidikan dengan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) yang diterbitkan pada 27 Februari 2025.
JAKARTA Pemerintah Indonesia berencana membentuk 70.000 Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) di seluruh wilayah tanah air. Rencan
Pemerintahan
JAKARTA Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengumumkan pembatalan program sarapan bergizi gratis di Jakarta. Keputusan tersebut diambil s
Pemerintahan
JAWA BARAT Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) bekerja sama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk me
Pemerintahan
SUMUT Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution memberikan respons terkait penahanan Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kr
Pemerintahan
JAKARTA Mantan Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah, kini bergabung menjadi kuasa hukum Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam menghadapi kasus du
Politik
MEDAN Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) ESDM Provinsi Sumatera Utara (Sumut) bersama Tim Satgas Pangan Sumut melakukan insp
Pemerintahan
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menunjukkan kemarahan terkait temuan peredaran minyak goreng MinyaKita yang tidak se
Ekonomi
KARO Kasus pembunuhan disertai pembakaran yang menimpa seorang wartawan di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, terus berlanjut. Sidang kasus te
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) akan memeriksa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, mantan Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina, pada Kami
Politik
MEDAN Kepala Dinas Sosial Kota Medan, Khoiruddin, angkat bicara terkait viralnya kasus PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) bernam
Berita
