JAKARTA -Rekrutmen Bersama BUMN (RBB) 2025 resmi dibuka pada 7 Maret 2025, memberikan peluang bagi putra dan putri Indonesia untuk bergabung dengan lebih dari 100 perusahaan BUMN yang tergabung dalam FHCI.
Tahun ini, proses rekrutmen BUMN juga memberikan kesempatan bagi kalangan disabilitas dan Orang Asli Papua (OAP).
Baca Juga:
Jadwal Pendaftaran dan Seleksi
1. Reguler dan Disabilitas:
Baca Juga:
- Pendaftaran: 7 Maret – 16 Maret 2025
- Periode Melamar: 10 Maret – 16 Maret 2025
2. Orang Asli Papua (OAP):
- Pendaftaran: Minggu kedua – Minggu ketiga April 2025
- Periode Melamar: Minggu kedua – Minggu ketiga April 2025
Syarat Pendaftaran
HUMBANG HASUNDUTAN Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Humbang Hasundutan mengakibatkan tanah longsor dan pohon tumbang di beberapa titik
Peristiwa
JAKARTA Harga minyak goreng kemasan sederhana merek pemerintah, Minyakita, yang melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp15.700 per
Ekonomi
JAKARTA Penundaan pengangkatan CPNS dan PPPK 2024 yang sempat beredar di media sosial karena faktor anggaran untuk Tunjangan Hari Raya (THR
Pendidikan
JAMBI Kakanwil Ditjenpas Jambi, Hidayat, menggelar kegiatan Safari Ramadhan dengan mengunjungi Lapas Kelas IIA Jambi. Kunjungan ini bert
Komunitas
MEDAN Polda Sumatera Utara menggelar acara Buka Puasa Bersama Polri dan Media pada Kamis (13/3/2025) yang bertempat di Aula Tribrata Polda
Komunitas
JAKARTA Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kejari Jakpus) telah melakukan serangkaian penggeledahan di beberapa lokasi di Jakarta, Bogor, dan
Hukum dan Kriminal
YOGYAKARTA Tiga gerbong kereta api yang terparkir di Stasiun Tugu Yogyakarta terbakar pada Rabu (12/3/2025) pagi. Kebakaran tersebut diduga
Hukum dan Kriminal
BATAM Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kepulauan Riau (Kepri) berhasil membongkar penyelundupan rokok produksi Indo
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Mantan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan, menyoroti langkah mantan Juru Bicara KPK, Febri Diansyah
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan peran Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Per
Hukum dan Kriminal
