JAKARTA -Presiden Prabowo Subianto akan segera membentuk Koperasi Desa Merah Putih sebagai solusi untuk membantu masyarakat desa yang terjebak dalam jeratan rentenir, tengkulak, hingga pinjaman online (pinjol) ilegal.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa koperasi ini bertujuan untuk memberikan posisi tawar yang lebih kuat bagi petani dan masyarakat desa dalam dunia ekonomi.
Tito menyampaikan, masalah utang dari rentenir dan pinjol ilegal seringkali membuat masyarakat desa tidak memiliki posisi tawar dalam dunia ekonomi, yang berdampak pada kesejahteraan mereka.
Baca Juga:
"Rentenir itu kan perorangan yang secara hukum akan sulit diminta pertanggungjawaban. Dan mereka terjebak di situ. Tidak ada bargaining. Tidak ada kekuatan bargaining. Tawar, posisi tawar para petani," ujar Tito di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (7/3/2025).
Koperasi sebagai Solusi Ekonomi yang Transparan
Baca Juga:
Koperasi Desa Merah Putih ini diharapkan menjadi lembaga resmi yang dapat memberikan transaksi keuangan yang lebih transparan dan bisa dipertanggungjawabkan.
"Koperasi ini hadir sebagai mewakili negara.
Negara hadir untuk menyelamatkan mereka memutus, jangan sampai mereka tergantung kepada tadi, pinjol, tengkulak, rentenir yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum," jelas Tito.
Mendukung Ketahanan Pangan dan Ekonomi Desa
Selain memberikan perlindungan kepada masyarakat desa, koperasi ini juga akan berfungsi sebagai solusi terpadu dalam mendukung ketahanan pangan dan perekonomian desa.
Tito menjelaskan bahwa koperasi akan menyerap hasil pertanian masyarakat desa dengan harga yang telah dipatok pemerintah, sehingga para petani tidak akan lagi merugi akibat harga jual yang rendah di pasaran.
"Koperasi ini bertujuan untuk menyerap hasil pertanian masyarakat desa dengan harga yang telah dipatok pemerintah, dan dengan begitu para petani tidak akan mengalami kerugian akibat harga jual yang rendah di pasaran," tambah Tito.
Dana Rp 5 Miliar untuk Setiap Koperasi
Untuk merealisasikan rencana ini, setiap koperasi akan memerlukan dana sekitar Rp 5 miliar yang akan digunakan untuk pembangunan fasilitas seperti cold storage, gudang, dan manajemen operasional.
"Dan nanti kita akan sampaikan kepada desa.
Dan juga akan kita sampaikan ada dukungan dari pemerintah nantinya. Di antaranya dari Bank Himbara," ujar Tito.
Rencana Pembangunan Koperasi di 70.000 Desa
Koperasi Desa Merah Putih ini rencananya akan dibangun di 70.000 desa di seluruh Indonesia dan dananya akan berasal dari Dana Desa yang sudah ada.
Selain itu, koperasi ini juga akan dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti gudang dan gerai untuk mempermudah distribusi hasil pertanian.
Dengan adanya koperasi ini, diharapkan masyarakat desa dapat memperoleh keuntungan yang lebih adil dan tidak terjebak dalam praktik ekonomi yang merugikan mereka.
(kp/n14)
MEDAN Kapolres Binjai Polda Sumatera Utara, AKBP Bambang C. Utomo, S.H., S.I.K., M.Si., bersama jajaran Polres Binjai, membagikan takjil ke
Komunitas
MEDAN Sebagai langkah nyata dalam mewujudkan zona integritas di lingkungan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan Kanwil Ditjenpas Sumu
Komunitas
MEDAN Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Medan Santo Bonaventura baru saja melaksanakan Rapat Umum Anggota Cab
Komunitas
BATU BARA Kepala Lembaga Pemasyarakatan (kalapas) Kelas IIA Labuhan Ruku Soetopo Berutu melakukan silaturahmi ke kantor Bupati asahan dan K
Nasional
JAKARTA Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengungkapkan bahwa pihaknya belum berencana untuk menambah kuota Haji 2025. Keputusan ini di
Pemerintahan
JAMBIMenjalin silaturahmi agar tetap terjaga dengan baik, Polda Jambi menggelar buka puasa bersama insan pers, di sebuah restoran Kopitiam
Komunitas
MEDAN Memperhatikan jadwal imsak dan buka puasa sangat penting bagi umat Muslim dalam menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadhan 1446 H
Agama
Medan Malam Ke 13 Ramadhan, tausyah singkat dibawakan okeh ustad Adnan Harun Nurchadija dengan tema Pentingnya Aqidah Bagi Setia Muslim di
Agama
PAPUA Satgas Pangan Polda Papua mengungkapkan adanya peredaran minyak goreng merek MinyaKita kemasan 1 liter yang tidak sesuai dengan takar
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos) tengah mempersiapkan program Sekolah Rakyat, yang bertujuan memberikan akses pendi
Pemerintahan
