
Dukun Selebgram Narakumbara Tertangkap, Polisi Temukan Sabu di Padepokan
JAKARTA Polisi Sektor Metro Gambir menangkap RR, seorang konsultan spiritual terkenal yang dikenal luas melalui akun Instagram narakumbara
Hukum dan KriminalBEKASI -Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengajak seluruh kepala daerah se-Jawa Barat untuk melakukan "taubat ekologi" sebagai respons terhadap bencana banjir besar yang melanda wilayah tersebut pada Selasa (4/3).
Dedi mengungkapkan bahwa bencana ini memberi hikmah yang mendalam mengenai pentingnya kesadaran ekologi dalam pengelolaan lingkungan.
Baca Juga:
Dedi menyampaikan ajakan tersebut usai memimpin rapat penanganan banjir yang dihadiri oleh Bupati Bogor Rudy Susmanto, Bupati Bekasi Ade Kuswara, Walikota Depok Supian Suri, dan Walikota Bekasi Tri Adhianto di Kantor Walikota Bekasi.
Dalam kesempatan itu, Dedi menekankan perlunya revisi dalam kebijakan tata ruang yang selama ini dianggap tidak terkendali, yang berkontribusi terhadap terjadinya bencana alam.
Baca Juga:
"Menurut saya, banjir saat ini, meskipun musibah, ada hikmahnya. Hikmahnya adalah kita semua menyadari bahwa pentingnya taubat ekologi," ujar Dedi.
Salah satu bentuk dari taubat ekologi, menurut Dedi, adalah dengan merevisi aturan tata ruang yang telah menyebabkan masalah.
Ia juga menyoroti perlunya desentralisasi izin yang selama ini terpusat di pusat.
Dedi menekankan pentingnya melibatkan pemerintah daerah dalam memberikan pertimbangan teknis untuk memastikan izin yang diberikan sesuai dengan tata ruang dan daya dukung lingkungan.
"Keputusan yang diambil tanpa pertimbangan teknis daerah dapat menyalahi tata ruang dan menyebabkan kerusakan lingkungan," kata Dedi.
Gubernur Dedi juga meminta agar aliran tiga sungai utama yang menyebabkan banjir besar di Bekasi – Sungai Cileungsi, Sungai Cikeas, dan Kali Bekasi – segera dikeruk.
Proses pengerukan dan pelebaran aliran sungai ini dijadwalkan dimulai pada hari Senin untuk mencegah air langsung mengalir ke wilayah Bekasi.
Selain itu, Dedi menegaskan pentingnya kerja sama antardaerah, khususnya antara Jawa Barat dan DKI Jakarta, dalam menyelesaikan masalah banjir yang melanda kawasan Jabodebek.
Gubernur Dedi mengungkapkan bahwa dirinya akan segera menghubungi Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, untuk duduk bersama dan mencari solusi bersama.
"Penyelesaian masalah banjir ini akan berdampak pada DKI Jakarta juga, karena wilayah ini merupakan bagian dari aglomerasi," tambahnya.
Dengan langkah-langkah konkret ini, Dedi berharap agar masalah banjir di Jabodek dapat teratasi dengan sinergi antardaerah serta kesadaran yang lebih tinggi tentang pentingnya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.
(dc/a)
JAKARTA Polisi Sektor Metro Gambir menangkap RR, seorang konsultan spiritual terkenal yang dikenal luas melalui akun Instagram narakumbara
Hukum dan KriminalMEDAN Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara (Kemenag Sumut) menyerahkan lapo
PemerintahanACEH Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Banda Aceh berhasil menangkap seorang pelaku pencurian kabel lampu penerangan jalan yang
Hukum dan KriminalJAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeledahan di rumah mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, pada Senin (
Hukum dan KriminalJAKARTA Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mengumumkan perubahan jam penggunaan bahu jalan di ruas Tol Dalam Kota (SemanggiCawang) se
NasionalSUMENEP Fenomena alam yang mengejutkan terjadi di Desa Prancak, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, pada Selasa (11/3/20
PeristiwaJAKARTA Pemerintah melalui Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengumumkan perpanjangan libur Lebaran 1446 H/2025 M untuk sekolah, madras
PendidikanJAKARTA Masyarakat kini dapat melakukan pengecekan penerima Bantuan Sosial (Bansos) Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) tah
EkonomiMEDAN Minyak goreng MinyaKita yang takarannya tidak sesuai seperti tertulis di kemasan, ternyata juga ditemukan di Medan. Bahkan, minyak y
EkonomiJAKARTA Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar, mengingatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar lebih berhatihati dalam penegakan huk
Nasional