Kejagung Sebut Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi Tata Kelola Minyak Pertamina Bisa Bertambah atau Berkurang

JAKARTA – Kepala Jampidsus Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, mengungkapkan bahwa kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina, sub-holding, dan kontraktor kontrak kerja sama periode 2018-2023, masih dalam tahap pembahasan.

Febrie menyatakan bahwa kerugian negara tersebut akan diperiksa lebih lanjut oleh auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"(Kerugian negara) ini akan diperiksa dengan auditor BPK. Hingga saat ini masih didiskusikan apakah nanti bisa bertambah atau berkurang, tergantung komponen-komponen yang didiskusikan," ujar Febrie di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta Pusat, Rabu (5/3/2025).

Baca Juga:

• Alasan KPK Belum Tahan Sekjen DPR Indra Iskandar: Perhitungan Kerugian Negara Belum Selesai
• IPHI Desak Revisi UU Haji, Tolak Usulan Pembubaran BPKH

Febrie juga menambahkan bahwa perhitungan kerugian negara yang saat ini ada adalah hasil perhitungan sementara dari penyidik Kejaksaan Agung.

Berdasarkan perhitungan sementara, kerugian negara akibat kasus ini diperkirakan sekitar Rp 193,7 triliun.

Baca Juga:

• BPKN Tinjau Terminal BBM Plumpang untuk Pastikan Kualitas Distribusi yang Berlapis
• Kejagung Sebut Ada Selisih Penghitungan Kerugian Negara Rp12 Miliar dalam Kasus Korupsi Impor Gula Tom Lembong

Namun, jumlah pastinya akan ditentukan setelah audit oleh BPK selesai.

Kejaksaan Agung saat ini tengah mengusut kasus korupsi terkait tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina dan entitas lainnya.

Dalam kasus ini, sembilan orang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Mereka terdiri dari enam petinggi sub-holding PT Pertamina dan tiga pihak swasta, yang diduga terlibat dalam praktik korupsi ini.

Para tersangka yang dijerat dalam kasus ini antara lain:

RS – Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga

SDS – Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional

Alasan KPK Belum Tahan Sekjen DPR Indra Iskandar: Perhitungan Kerugian Negara Belum Selesai

IPHI Desak Revisi UU Haji, Tolak Usulan Pembubaran BPKH

BPKN Tinjau Terminal BBM Plumpang untuk Pastikan Kualitas Distribusi yang Berlapis

Kejagung Sebut Ada Selisih Penghitungan Kerugian Negara Rp12 Miliar dalam Kasus Korupsi Impor Gula Tom Lembong

Bergaji Miliaran, Tersangka Kasus Korupsi , Riva Siahaan Dirut Pertamina Patra Niaga Miliki Utang Sebesar Rp2,65 Miliar

Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Temui Jaksa Agung, Minta Kejaksaan Kawal Program Pemprov Jakarta