Pengamat komunikasi dari London School of Public Relations (LSPR), Ari Junaedi, juga menilai bahwa tuduhan terhadap Bahlil terkait skandal korupsi tersebut tidak berdasar.
Menurutnya, masa jabatan Bahlil sebagai Menteri ESDM baru dimulai pada Agustus 2024, sementara korupsi di Pertamina terjadi jauh sebelumnya, yakni antara 2018 hingga 2023.
Baca Juga:
"Jadi, tuduhan itu jelas tidak tepat. Ada muatan politis di balik isu ini. Terlebih Bahlil juga adalah Ketua Umum Partai Golkar, yang bisa jadi menjadi sasaran dalam konteks dinamika politik," ujar Ari Junaedi.
Ari menegaskan bahwa masyarakat harus lebih cerdas dalam menyaring informasi dan tidak terjebak pada narasi yang salah.
Baca Juga:
Ia mengingatkan bahwa politik dapat menjadi sarana untuk menggerakkan berbagai isu demi mencapai tujuan tertentu.
Nurul Arifin pun berharap agar publik lebih kritis dalam menyikapi kasus ini dan menghindari persepsi yang keliru.
Ia juga menekankan bahwa pihak-pihak terkait dalam skandal korupsi di Pertamina harus bertanggung jawab, dan ini menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola di perusahaan BUMN tersebut.
(cb/a)
MEDAN Ramadhan adalah bulan yang penuh berkah, di mana umat Muslim di seluruh dunia menjalankan ibadah puasa dengan penuh kesabaran dan kei
Agama
KARAWANG Kementerian Perdagangan (Kemendag) bersama Satgas Pangan Polri secara resmi menutup pabrik pengemasan minyak goreng kemasan sederh
Hukum dan Kriminal
ACEH Puluhan narapidana (napi) Lapas Kelas II B Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, kabur pada Senin (10/3/2025) menjelang be
Hukum dan Kriminal
KABANJAHE Kemacetan total terjadi di jalur lalu lintas yang menghubungkan Kecamatan Kabanjahe dan Kecamatan Merek, Kamis (13/3/2025), akiba
Nasional
MEDAN Polda Sumut siap mengamankan arus mudik Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah dengan menerjunkan lebih dari 12 ribu personel gabungan. Pen
Nasional
LAMONGAN Sebuah kapal tongkang pengangkut batu bara meledak dan terbakar di perairan utara Lamongan, tepatnya di kawasan Lamongan Integrate
Peristiwa
JAKARTA Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengalokasikan anggaran sebesar Rp171 triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2
Ekonomi
MEDAN Menjelang arus mudik Lebaran 2025, pihak Balai Jalan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mulai melakukan perbaikan
Pemerintahan
BATU BARA Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara menegaskan bahwa kehadiran mereka di tengah masyarakat bukan untuk mencari pujian, melainkan
Pemerintahan
MEDAN Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah merotasi sejumlah pejabat di jajaran Polda Sumatera Utara (Sumut), baik itu Pejabat Utama
Nasional
