JAKARTA – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mengambil langkah penting untuk mempercepat pembangunan dengan mempersingkat batas waktu bagi investor untuk memulai proyek-proyek pembangunan.
Sebelumnya, investor diberikan waktu 18 bulan sejak penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk memulai pembangunan, namun kini batas waktu tersebut dipangkas menjadi tahun 2025.
Keputusan ini diumumkan dalam acara market sounding dan penandatanganan PKS untuk pemanfaatan lahan di IKN yang digelar pada Senin, 24 Februari 2025.
Baca Juga:
Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Agung Wicaksono, mengatakan bahwa perubahan tersebut bertujuan untuk memastikan pembangunan IKN berjalan lebih cepat dan selaras dengan pembangunan infrastruktur yang sedang dilakukan oleh pemerintah.
Langkah ini diharapkan dapat mendorong tercapainya target pembangunan yang lebih ambisius dalam waktu yang lebih singkat.
Baca Juga:
Sejak 2023 hingga 2024, IKN telah berhasil menarik investasi swasta senilai Rp 58,4 triliun melalui delapan kali groundbreaking.
Pada kesempatan penandatanganan PKS kali ini, lima perusahaan nasional juga menandatangani kesepakatan dengan total investasi estimasi mencapai Rp 1,25 triliun untuk membangun proyek mixed-use yang mencakup hotel, perkantoran, dan universitas.
Kelima investor tersebut adalah:
Balikpapan Ready Mix Nusantara
PT Berkah Bersinar Abadi
PT Brantas Abipraya
JAKARTA Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menyatakan dukungannya terhadap rencana Presiden Prabowo Subianto yang meng
Hukum dan Kriminal
JAKARTA UTARA Seorang pria lansia, Arifin Yahya (67), ditemukan tewas di atas sepeda motornya yang terperosok ke dalam air di belakang Tran
Peristiwa
BITVONLINE.COM Kurma sering kali menjadi pilihan utama untuk berbuka puasa di bulan Ramadan. Selain rasanya yang manis dan menyegarkan, kur
Kesehatan
JAKARTA Pengacara senior Maqdir Ismail memberikan saran terkait dengan revisi RUU Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurut M
Hukum dan Kriminal
BATU BARA Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara (Sumut) kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas praktik korupsi dengan melakuk
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Almas Sjafrina, mengkritik langkah mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Politik
JAKARTA Direktur Utama PT Produksi Film Negara (PFN), Riefian Fajarsyah atau yang lebih dikenal sebagai Ifan Seventeen, akhirnya memberikan
Nasional
JAKARTA Lintasarta angkat bicara terkait keterlibatannya dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa pengelolaan Pusat Data Nasion
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Mantan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, tidak hadir secara langsung dalam sidang awal di Pengadilan Kriminal Internasional (ICC)
Internasional
LANGKAT Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Surya melaksanakan Safari Ramadan 1446 Hijriah di Kabupaten Langkat, tepatnya di Masjid Ubudiyah, J
Agama
