BREAKING NEWS
Kamis, 03 April 2025

Ahok Bongkar Permainan Mafia Migas di Pertamina, Sebut Aditif Jadi Sumber Korupsi

Paul Antonio Hutapea - Sabtu, 01 Maret 2025 12:03 WIB
244 view
Ahok Bongkar Permainan Mafia Migas di Pertamina, Sebut Aditif Jadi Sumber Korupsi
Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) pada periode 2019-2024
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung

JAKARTA -Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) pada periode 2019-2024, akhirnya buka suara terkait dugaan mega korupsi di tubuh Pertamina yang tengah diselidiki Kejaksaan Agung (Kejagung).

Kasus korupsi yang terjadi dalam rentang 2018-2023 ini berpotensi menarik perhatian publik, dengan kemungkinan besar Ahok akan dipanggil sebagai saksi oleh Kejagung.

Baca Juga:

Ahok mengungkapkan bahwa dirinya memiliki bukti rekaman dan notulen setiap rapat selama menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina.

Rekaman-rekaman ini diyakini akan membuka tabir bagaimana perusahaan migas terbesar di Indonesia tersebut bekerja, termasuk praktek-praktek yang dicurigai terjadi di dalamnya.

Baca Juga:

Ia juga menyinggung adanya permainan mafia dalam pengadaan aditif untuk produk Pertamax yang dicampur dengan bahan bakar lain.

"Petral (sarang mafia) dibubarkan, tapi kenapa orang Petral jadi Dirut Patra Niaga? Jangan tanya pada saya, Anda tanya Menteri BUMN," tegas Ahok.

Ahok juga mengungkapkan kecurigaan terkait pengadaan aditif yang melibatkan oknum di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang diduga menjadi backing agar Pertamina membeli aditif dengan cara yang tidak sah.

Ia menjelaskan bahwa meski sudah memberi arahan untuk tidak memisahkan pengadaan transportasi dan aditif, namun permainan itu tetap berjalan.

"Kalo saya jadi Dirut, saya bisa langsung pecat dirut-dirut subholding, karena saya yang putuskan di notaris," tambah Ahok.

Ahok menilai bahwa solusi untuk memberantas mafia migas adalah dengan penerapan e-katalog yang dapat dipantau oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan penentuan harga minyak mentah Indonesia (ICP) oleh Menteri ESDM. Ia juga menegaskan bahwa tanpa perubahan sistem, Pertamina akan tetap menjadi sarang korupsi.

"Kalau mau bubarin semua sistem mafia migas, ikutin saran saya deh. E-katalog itu, harga ICP ditentukan Menteri ESDM. Tanpa itu, ini hanya ganti pemain," ujar Ahok.

Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan sembilan orang tersangka, termasuk beberapa pejabat Pertamina dan pihak swasta, yang terlibat dalam pengoplosan minyak mentah jenis RON 92 dengan minyak yang lebih rendah kualitasnya. Negara diperkirakan mengalami kerugian sebesar Rp193,7 triliun akibat kasus ini.

(tb/a)

Editor
: Putri Purwita Sari
Tags
beritaTerkait
Hasto Kristiyanto Protes Penyidikan KPK dan Pengabaian Saksi Meringankan dalam Kasus Dugaan Korupsi
Kasus Korupsi Pertamina: Kejaksaan Agung Periksa 147 Saksi
Alfian Nasution Dipanggil Kejaksaan Agung Terkait Dugaan Korupsi Pertamina
Pemkot Surabaya Terima Hibah Aset dari KPK Senilai Rp11,7 Miliar, Siap Dikelola untuk Kesejahteraan Warga
Pakar Intelijen: Ada Orkestrasi Serangan untuk Melemahkan Jampidsus Kejagung
Dinilai Gagal Menjalankan Tugas, PMKRI Sumut Minta Kapolda Sumut Di Copot!
komentar
beritaTerbaru