JAKARTA -Mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, menyatakan kesediaannya untuk dimintai keterangan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023.
Kamis (27/2), Ahok menegaskan bahwa ia siap memberikan keterangan jika dibutuhkan.
Baca Juga:
"Saya bisa saja dimintai keterangan dan saya senang jika diminta," ujar Ahok.
Ahok menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina pada periode terjadinya dugaan tindak pidana korupsi tersebut.
Baca Juga:
Meskipun demikian, Ahok enggan menjelaskan lebih lanjut apakah ia mengetahui modus impor bahan bakar minyak (BBM) yang merugikan negara.
Ia menekankan bahwa masalah tersebut berhubungan dengan teknis pengadaan.
Dalam keterangannya, Ahok juga menyampaikan bahwa Pertamina telah menerapkan sistem pengawasan berlapis, termasuk pengawasan dari Badan Pengawas Keuangan (BPK).
"Harusnya jika sampai terjadi, berarti melibatkan semua pihak yang terkait," ujar Ahok menambahkan.
Sementara itu, Kejaksaan Agung telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus dugaan mark-up kontrak pengiriman minyak mentah impor oleh Pertamina untuk periode 2018-2023.
Di antara sembilan tersangka, enam di antaranya adalah pejabat Pertamina, termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan.
Riva diduga berbohong saat mengimpor minyak mentah dengan RON 90 yang dicatat sebagai RON 92.
Tiga tersangka lainnya berasal dari pihak swasta.
Kejaksaan Agung juga menyebutkan bahwa kerugian negara akibat kasus ini diperkirakan mencapai Rp193,7 triliun hanya pada tahun 2023, dengan kemungkinan modus serupa terjadi selama periode 2018-2022.
Menanggapi isu terkait kualitas BBM, Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, menegaskan bahwa Pertamax dengan RON 92 dan produk lainnya telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM. Simon menjamin operasional Pertamina berjalan lancar dan kualitas produk BBM tetap terjaga.
(cn/a)
HUMBANG HASUNDUTAN Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Humbang Hasundutan mengakibatkan tanah longsor dan pohon tumbang di beberapa titik
Peristiwa
JAKARTA Harga minyak goreng kemasan sederhana merek pemerintah, Minyakita, yang melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp15.700 per
Ekonomi
JAKARTA Penundaan pengangkatan CPNS dan PPPK 2024 yang sempat beredar di media sosial karena faktor anggaran untuk Tunjangan Hari Raya (THR
Pendidikan
JAMBI Kakanwil Ditjenpas Jambi, Hidayat, menggelar kegiatan Safari Ramadhan dengan mengunjungi Lapas Kelas IIA Jambi. Kunjungan ini bert
Komunitas
MEDAN Polda Sumatera Utara menggelar acara Buka Puasa Bersama Polri dan Media pada Kamis (13/3/2025) yang bertempat di Aula Tribrata Polda
Komunitas
JAKARTA Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kejari Jakpus) telah melakukan serangkaian penggeledahan di beberapa lokasi di Jakarta, Bogor, dan
Hukum dan Kriminal
YOGYAKARTA Tiga gerbong kereta api yang terparkir di Stasiun Tugu Yogyakarta terbakar pada Rabu (12/3/2025) pagi. Kebakaran tersebut diduga
Hukum dan Kriminal
BATAM Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kepulauan Riau (Kepri) berhasil membongkar penyelundupan rokok produksi Indo
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Mantan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan, menyoroti langkah mantan Juru Bicara KPK, Febri Diansyah
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan peran Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Per
Hukum dan Kriminal
