Selain itu, untuk Kabupaten Jayapura, hanya dibutuhkan biaya untuk perbaikan Surat Keputusan (SK) terkait putusan MK yang bersifat administratif.
Afif menambahkan bahwa kebutuhan tambahan anggaran di setiap daerah berbeda-beda, tergantung jumlah tempat pemungutan suara (TPS) yang akan menggelar PSU. Beberapa daerah harus melakukan pemungutan suara ulang di 100 persen TPS, sementara daerah lainnya hanya sebagian TPS.
Baca Juga:
Untuk mendukung kelancaran PSU, KPU juga telah membentuk badan adhoc yang mencakup PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), PPS (Panitia Pemungutan Suara), dan KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara). Pembentukan badan adhoc ini dilakukan dengan mekanisme pengangkatan kembali berdasarkan evaluasi kinerja.
"Masa kerja PPK, PPS, dan KPPS akan disesuaikan dengan kebutuhan PSU dan tenggat waktu pelaksanaannya berdasarkan putusan MK," tambah Afif.
Baca Juga:
MEDAN Ramadhan adalah bulan yang penuh berkah, di mana umat Muslim di seluruh dunia menjalankan ibadah puasa dengan penuh kesabaran dan kei
Agama
KARAWANG Kementerian Perdagangan (Kemendag) bersama Satgas Pangan Polri secara resmi menutup pabrik pengemasan minyak goreng kemasan sederh
Hukum dan Kriminal
ACEH Puluhan narapidana (napi) Lapas Kelas II B Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, kabur pada Senin (10/3/2025) menjelang be
Hukum dan Kriminal
KABANJAHE Kemacetan total terjadi di jalur lalu lintas yang menghubungkan Kecamatan Kabanjahe dan Kecamatan Merek, Kamis (13/3/2025), akiba
Nasional
MEDAN Polda Sumut siap mengamankan arus mudik Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah dengan menerjunkan lebih dari 12 ribu personel gabungan. Pen
Nasional
LAMONGAN Sebuah kapal tongkang pengangkut batu bara meledak dan terbakar di perairan utara Lamongan, tepatnya di kawasan Lamongan Integrate
Peristiwa
JAKARTA Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengalokasikan anggaran sebesar Rp171 triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2
Ekonomi
MEDAN Menjelang arus mudik Lebaran 2025, pihak Balai Jalan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mulai melakukan perbaikan
Pemerintahan
BATU BARA Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara menegaskan bahwa kehadiran mereka di tengah masyarakat bukan untuk mencari pujian, melainkan
Pemerintahan
MEDAN Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah merotasi sejumlah pejabat di jajaran Polda Sumatera Utara (Sumut), baik itu Pejabat Utama
Nasional
