JAKARTA -Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Rosan Roeslani, menegaskan bahwa lembaganya terbuka untuk diaudit oleh auditor maupun lembaga penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pernyataan ini disampaikan setelah peluncuran Danantara oleh Presiden Joko Widodo.
Rosan mengungkapkan bahwa tidak ada pihak yang kebal hukum di Indonesia. Ia menekankan, jika ditemukan tindakan yang tidak patut atau kriminal, KPK bisa melakukan penyelidikan. "Tidak ada kebal hukum di negara ini. Jadi KPK bisa, apalagi kalau ada tindakan yang tidak patut atau kriminal, sangat-sangat bisa," ujar Rosan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2/2025).
Baca Juga:
Pernyataan tersebut dilanjutkan dengan penegasan bahwa selain dapat diaudit oleh lembaga-lembaga terkait, Danantara juga diawasi oleh Dewan Pengawas (Dewas) yang dipimpin oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Rosan menjelaskan bahwa semua pihak yang terkait dalam pengelolaan Danantara bertanggung jawab dalam memastikan tata kelola yang baik dan benar.
Menanggapi hal ini, Ketua KPK, Setyo Budiyanto, mengatakan bahwa KPK akan berkoordinasi dengan pihak terkait jika diminta untuk mencegah tindak pidana korupsi di BPI Danantara. Setyo menambahkan bahwa KPK akan mengedepankan pencegahan dalam rangka mendukung tata kelola yang lebih baik. "Tugas dan fungsi KPK sesuai pasal 6, yang dijabarkan dengan kegiatan bidang pendidikan, pencegahan dan penindakan. Kami akan melakukan koordinasi untuk mengedepankan bidang pencegahan," ujar Setyo melalui pesan singkat.
Baca Juga:
Sementara itu, Rosan juga menjelaskan bahwa isu yang menyebutkan bahwa Danantara tidak dapat diaudit adalah keliru. Selain KPK, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga memiliki wewenang untuk melakukan audit terhadap lembaga ini. Danantara, sebagai badan pengelola investasi, mendapatkan modal dari penyertaan modal negara serta sumber lain yang dapat meningkat seiring dengan adanya suntikan modal.
Sebagai badan yang juga memiliki kewajiban pelayanan publik (PSO), Danantara harus memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik. "Semua itu ikut mengawasi kita dan ikut berperangkat aktif dalam rangka memastikan bahwa kita berjalan dengan baik dan benar," tegas Rosan.
Danantara diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia melalui pengelolaan investasi yang transparan dan akuntabel.
(dc/a)
BOGOR Polres Bogor mencopot Aipda H, seorang anggota Patroli dan Pengawalan (Patwal), setelah viral video yang menunjukkan dirinya memepet
Hukum dan Kriminal
JAWA BARAT Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa pihaknya menyerahkan sepenuhnya kasus yang melibatkan mantan Gubern
Nasional
JAKARTA Ramadan selalu menjadi waktu yang dinanti, bukan hanya sebagai momen spiritual, tetapi juga sebagai puncak aktivitas ekonomi, terut
Ekonomi
JAWA BARAT Dua warga Kabupaten Purwakarta, Nana Permana (48) dan Risma Hermansyah (41), ditangkap polisi saat kedapatan mengedarkan uang p
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Polisi berhasil menangkap dua pria berinisial RE (35) dan HS (35) yang mengakungaku sebagai anggota polisi, di kawasan Tanah Abang
Hukum dan Kriminal
BOGOR Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), mengambil tindakan tegas dengan menyegel sejumlah tempat penginapan dan k
Nasional
BATU BARA Ketua Umum Komunitas Sedekah Jumat (KSJ), Saharuddin, dengan tegas mendesak Polres Batu Bara untuk segera menindaklanjuti lapo
Hukum dan Kriminal
PAPUA BARAT Hilangnya Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Iptu Tomi Samuel Marbun, sejak 18 Desember 2024, masih menjadi misteri. Tiga bula
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) bersama Fraksi PAN di DPR menggelar acara Ramadan Berbagi PANgan u
Nasional
JAKARTA Pemerintah dan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dikabarkan menggelar rapat secara diamdiam pada Jumat (14/3/2025) hingga Sab
Politik
