JAKARTA -Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menegaskan bahwa mereka akan tetap berada di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara PDI-P, Guntur Romli, pada Minggu (23/2/2025), sebagai upaya untuk menjaga fungsi pengawasan dalam sistem pemerintahan, atau yang dikenal dengan istilah checks and balances.
Menurut Guntur, PDI-P tidak akan menggunakan istilah oposisi, melainkan sebagai kekuatan penyeimbang dari pemerintahan. Langkah ini dianggap penting agar kekuasaan tidak disalahgunakan secara sewenang-wenang. "Kami tidak mau menggunakan istilah oposisi, tetapi sebagai kekuatan penyeimbang, menjaga checks and balances, pengawasan dan kontrol. Karena akan bahaya sekali kekuasaan tanpa pengawasan," tegas Guntur.
Lebih lanjut, Guntur mengutip adagium klasik dari Lord Acton: Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely, yang menekankan pentingnya pengawasan agar kekuasaan tidak melahirkan absolutisme.
Baca Juga:
Penegasan ini muncul di tengah situasi internal PDI-P yang sedang mendapat sorotan. Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto, ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (20/2/2025) terkait dugaan kasus suap bersama eks kader PDI-P, Harun Masiku, serta perintangan penyidikan. Terkait hal ini, Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, menginstruksikan agar seluruh kepala daerah dari PDI-P menunda rencana mengikuti retreat yang dijadwalkan pada 21-28 Februari 2025 di Magelang, Jawa Tengah.
SERANG Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI tengah mendalami dugaan praktik politik uang dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Ka
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat menyatakan mayoritas kader PDIP menginginkan Megawati Soekarnoputri kembali memimpin
Politik
JAKARTA Seorang dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) dari Universitas Indonesia (UI), Muhammad Azwindar Eka Satria alias MAES,
Hukum dan Kriminal
MAKASSAR Kebakaran hebat melanda kawasan padat penduduk di Jalan Balang Baru Dalam, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, pa
Peristiwa
PADANG PANJANG Guncangan gempa berkekuatan magnitudo 4,6 yang terjadi pada Sabtu (19/4) malam membuat warga di sejumlah wilayah di Provinsi
Peristiwa
SURABAYA Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan sikap tegas terhadap praktik penahanan ijazah oleh perusahaan. Ia mengancam akan mencabu
Pemerintahan
BITVONLINE.COM Pelecehan seksual merupakan tindakan yang meninggalkan dampak mendalam, baik secara fisik maupun psikologis. Namun, banyak k
Nasional
BOGOR Sebuah mobil tertemper kereta rel listrik (KRL) di perlintasan rel kereta api kawasan Kedungbadak, Tanah Sareal, Kota Bogor, pada Sab
Peristiwa
BATU BARA Dalam rangka menjalin tali silaturahmi Bupati Batu Bara Bapak H. Baharuddin Siagian, SH, M.Si menghadiri halal bihalal sekaligus
Pemerintahan
DEPOK Pemerintah Kota (Pemkot) Depok akan menertibkan sekitar 1.600 kepala keluarga (KK) yang tinggal secara ilegal di kawasan Jalan Dahlan
Hukum dan Kriminal