JAKARTA -Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memberikan pendapatnya terkait kontroversi yang melibatkan band punk Sukatani dan lagu mereka berjudul "Bayar Bayar Bayar". Mahfud menyatakan bahwa band Sukatani tidak perlu meminta maaf kepada Kepolisian Republik Indonesia (Polri) atau menarik lagu tersebut dari platform musik.
Menurut Mahfud, lagu "Bayar Bayar Bayar" sudah dirilis sejak 2023, jauh sebelum adanya demonstrasi yang terjadi pada 2025. Lagu tersebut baru dinyanyikan oleh para demonstran dalam aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu, sehingga tidak ada hubungan langsung antara lagu tersebut dengan peristiwa demo tersebut.
Baca Juga:
Dalam unggahannya di akun media sosial "X", Mahfud menegaskan bahwa menciptakan lagu, termasuk yang berisi kritik, adalah hak asasi manusia yang harus dilindungi. Ia menilai bahwa tidak ada masalah terkait keberadaan lagu tersebut karena merupakan bagian dari kebebasan berekspresi.
"Pengunjuk rasa menyanyikan lagu tersebut saat demo. Lagu ini sudah ada di Spotify sebelum adanya unjuk rasa. Menciptakan lagu untuk kritik adalah hak asasi manusia," kata Mahfud.
Baca Juga:
Sementara itu, band Sukatani sebelumnya telah meminta maaf melalui akun Instagram resmi mereka setelah lagu "Bayar Bayar Bayar" mendapat sorotan. Mereka juga meminta agar lagu tersebut tidak disebarluaskan lebih lanjut setelah viral di media sosial. Lagu ini dianggap menyinggung institusi Polri, yang kemudian merespons dengan sikap terbuka terhadap kritik.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa Polri tidak anti-kritik. Ia mengungkapkan bahwa kritik adalah masukan untuk evaluasi dan perbaikan.
(km/a)
JAKARTA Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo, menyampaikan bahwa Konklaf untuk memilih Paus pengganti Paus Fransiskus kemungkinan
Agama
Deliserdang Yayasan Perguruan Islam Terpadu (YP IT) Al Ikhwan sukses menggelar AI Fest atau Al Ikhwan Festival, sebuah festival pendidika
Komunitas
BATAM Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pelabuhan Internasio
Pemerintahan
JAKARTA Sidang perdana gugatan uji materiil terhadap UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang diajukan Ariel NOAH dan 28 m
Entertainment
KARANGANYAR Kepolisian Resor (Polres) Karanganyar berhasil menggagalkan peredaran pupuk subsidi yang dijual di luar wilayah seharusnya. Dal
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden ke7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), absen dalam dua agenda sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Suraka
Nasional
TOBA Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Toba bekerja sama dengan Satker PJN Wilayah II dan Balai Besar Pembangunan Jalan Nasional (BBPJN) Sumate
Pemerintahan
INDIA Pemerintah Pakistan mengambil langkah tegas dengan mengusir sejumlah pejabat diplomatik India dan menutup wilayah udaranya untuk pesa
Internasional
MEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa Johanes Andy Tanbun Eugene alias Abun dengan pidana penjara selama 13 tahun atas perbuat
Hukum dan Kriminal
bitvonline.comPresiden Prabowo Subianto dengan tegas mengutuk serangan teroris yang menargetkan rombongan turis di Pahalgam, Kashmir, India
Nasional
