JAKARTA -Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memberikan pendapatnya terkait kontroversi yang melibatkan band punk Sukatani dan lagu mereka berjudul "Bayar Bayar Bayar". Mahfud menyatakan bahwa band Sukatani tidak perlu meminta maaf kepada Kepolisian Republik Indonesia (Polri) atau menarik lagu tersebut dari platform musik.
Menurut Mahfud, lagu "Bayar Bayar Bayar" sudah dirilis sejak 2023, jauh sebelum adanya demonstrasi yang terjadi pada 2025. Lagu tersebut baru dinyanyikan oleh para demonstran dalam aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu, sehingga tidak ada hubungan langsung antara lagu tersebut dengan peristiwa demo tersebut.
Baca Juga:
Dalam unggahannya di akun media sosial "X", Mahfud menegaskan bahwa menciptakan lagu, termasuk yang berisi kritik, adalah hak asasi manusia yang harus dilindungi. Ia menilai bahwa tidak ada masalah terkait keberadaan lagu tersebut karena merupakan bagian dari kebebasan berekspresi.
JAKARTA Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, kembali melontarkan kritik keras terhadap pros
Politik
bitvonline.comSakit pundak merupakan keluhan yang kerap dialami oleh berbagai kalangan, mulai dari pekerja kantoran hingga atlet profesiona
Kesehatan
JAKARTA Indonesian Prison Product and Art (IPPA Fest) 2025 yang digelar Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) di Lapangan Banteng,
Pemerintahan
JAKARTA Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, menjadi satu dari empat tokoh yang dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Pusat atas dug
Nasional
BITVONLINE.COM Skandal kecurangan dalam distribusi minyak goreng kemasan sederhana merek pemerintah, Minyakita, kembali mencuat ke permukaa
Ekonomi
SEDANG BEDAGAI Seorang pengendara sepeda motor Yamaha Nmax, ZEP (29), warga Dusun IV, Desa Pematang Ganjang, Kecamatan Seirampah, Serdang B
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutar rekaman percakapan telepon antara pengacara PDIP, Donny Tri Istiqomah, dan mantan
Nasional
JAKARTA Pegiat media sosial sekaligus dokter, dr. Tifauzia Tyassumah atau yang akrab disapa Dokter Tifa, menjadi salah satu dari empat oran
Politik
JABAR Kasus dugaan keracunan massal akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mencuat. Kali ini, peristiwa tersebut terjadi di Ci
Pemerintahan
JAKARTA Empat tokoh nasional dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Pusat oleh organisasi masyarakat Pemuda Patriot Nusantara dan Relawan Jokow
Nasional
