Dedi Mulyadi Tanggapi Larangan Megawati untuk Kepala Daerah PDI-P Ikut Retreat di Magelang

JAWA BARAT -Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan tanggapan terkait keputusan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang melarang seluruh kepala daerah dari partainya untuk mengikuti kegiatan pembekalan atau retreat di Magelang, Jawa Tengah, pada 21-28 Februari 2025. Dedi, yang akrab disapa Kang Dedi, menegaskan bahwa sebagai kepala daerah yang sudah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, mereka harus patuh pada arahan dan keputusan pemerintah.

Kang Dedi menambahkan bahwa seluruh kepala daerah, termasuk yang berasal dari PDI-P, telah diambil sumpahnya untuk mengabdikan diri kepada kepentingan masyarakat dan taat pada aturan pemerintah pusat. "Kami ini sudah menjadi kepala daerah, jadi ketaatan utama adalah pada sistem dalam pemerintahan," ujar Kang Dedi saat acara serah terima jabatan di Gedung DPRD Jawa Barat pada Jumat (21/2/2025).

Baca Juga:

• Hasto Kristiyanto Tolak Dakwaan KPK, Sidang Eksepsi Digelar Jumat Mendatang
• Novel Baswedan: Febri Diansyah Lupakan Jejaknya Sebagai Aktivis Antikorupsi

Meskipun begitu, Kang Dedi mengakui bahwa keputusan Megawati untuk melarang para kepala daerah ikut retreat merupakan haknya sebagai ketua umum partai politik. "Namun, yang jelas, setelah dilantik menjadi kepala daerah, seorang politisi atau kader partai harus mengutamakan kepentingan rakyat dan pemerintah," tambahnya.

Dedi juga memastikan bahwa seluruh bupati dan wali kota di Jawa Barat yang berasal dari PDI-P telah hadir dalam acara Sertijab Pj Gubernur di DPRD Jawa Barat dan akan tetap mengikuti kegiatan retreat di Magelang, mengingat alokasi kegiatan yang telah dipersiapkan. "Sejabar semuanya ikut sampai hari ini dan kegiatan ini sudah teralokasikan, tidak mungkin dibatalkan," tuturnya.

Baca Juga:

• Hasto Kristiyanto: 'Keputusan Partai' di Balik Upaya Loloskan Harun Masiku ke DPR
• Bukti Baru Kasus Suap Harun Masiku, Hasto Diduga Titipkan Uang Rp 400 Juta

Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri melalui surat instruksi nomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan pada 20 Februari 2025, menginstruksikan seluruh kepala daerah terpilih dari PDI-P untuk menunda rencana mengikuti retreat kepala daerah di Magelang. Instruksi ini dikeluarkan sebagai respons terhadap penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto oleh KPK. Juru Bicara PDI-P Guntur Romli mengonfirmasi bahwa instruksi tersebut disampaikan langsung oleh Megawati kepada seluruh kader.

(km/a)

Hasto Kristiyanto Tolak Dakwaan KPK, Sidang Eksepsi Digelar Jumat Mendatang

Novel Baswedan: Febri Diansyah Lupakan Jejaknya Sebagai Aktivis Antikorupsi

Hasto Kristiyanto: 'Keputusan Partai' di Balik Upaya Loloskan Harun Masiku ke DPR

Bukti Baru Kasus Suap Harun Masiku, Hasto Diduga Titipkan Uang Rp 400 Juta

Perintah Hasto ke Harun Masiku: Merendam HP dan Standby di DPP PDIP untuk Hindari KPK

Hasto Kristiyanto Dihadapkan ke Pengadilan Tipikor, Sidang Perdana Digelar Hari Ini