JAKARTA -Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyatakan dukungannya terhadap langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menahan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara buron Harun Masiku. Menurut Habiburokhman, penyidik KPK memiliki kewenangan untuk menahan Hasto selaku tersangka.
"Penyidik KPK memang punya kewenangan untuk melakukan penahanan kepada Pak Hasto selaku tersangka," ujar Habiburokhman, pada Kamis (20/2/2025).
Baca Juga:
Meski demikian, Habiburokhman mengingatkan agar hak-hak Hasto sebagai tersangka tetap dihormati. Ia menegaskan, Hasto harus diberikan kesempatan untuk membela diri dan menguji keabsahan penetapan tersangka, termasuk penangkalan dan penahanan, melalui mekanisme praperadilan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
"Di sisi lain, hak hukum Pak Hasto haruslah dijamin dan dihormati. Sebagaimana diatur dalam KUHAP, hak tersangka antara lain hak untuk membela diri, termasuk juga hak menguji keabsahan penetapan tersangka, keabsahan penangkalan, dan keabsahan penahanan melalui mekanisme praperadilan," jelas Habiburokhman.
Baca Juga:
Habiburokhman juga menyerahkan proses praperadilan yang tengah ditempuh Hasto kepada publik. Menurutnya, publik dapat menilai sikap dan pendapat KPK serta tim penasihat hukum Hasto melalui sidang praperadilan yang akan digelar.
"Jika nanti ada sidang praperadilan soal penahanan, publik bisa menilai sikap dan pendapat KPK atau tim penasihat hukum Pak Hasto yang benar," tambahnya.
Hasto Kristiyanto, yang merupakan Sekjen PDIP, kini telah ditahan oleh KPK setelah menjalani pemeriksaan kedua sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan terkait buron Harun Masiku. Hasto terlihat keluar dari ruang pemeriksaan mengenakan rompi tahanan oranye dan kedua tangannya terborgol pada pukul 18.08 WIB. Ia kemudian digiring oleh petugas KPK untuk menjalani penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) KPK selama 20 hari pertama.
(dc/a)
BOGOR Polres Bogor mencopot Aipda H, seorang anggota Patroli dan Pengawalan (Patwal), setelah viral video yang menunjukkan dirinya memepet
Hukum dan Kriminal
JAWA BARAT Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa pihaknya menyerahkan sepenuhnya kasus yang melibatkan mantan Gubern
Nasional
JAKARTA Ramadan selalu menjadi waktu yang dinanti, bukan hanya sebagai momen spiritual, tetapi juga sebagai puncak aktivitas ekonomi, terut
Ekonomi
JAWA BARAT Dua warga Kabupaten Purwakarta, Nana Permana (48) dan Risma Hermansyah (41), ditangkap polisi saat kedapatan mengedarkan uang p
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Polisi berhasil menangkap dua pria berinisial RE (35) dan HS (35) yang mengakungaku sebagai anggota polisi, di kawasan Tanah Abang
Hukum dan Kriminal
BOGOR Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), mengambil tindakan tegas dengan menyegel sejumlah tempat penginapan dan k
Nasional
BATU BARA Ketua Umum Komunitas Sedekah Jumat (KSJ), Saharuddin, dengan tegas mendesak Polres Batu Bara untuk segera menindaklanjuti lapo
Hukum dan Kriminal
PAPUA BARAT Hilangnya Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Iptu Tomi Samuel Marbun, sejak 18 Desember 2024, masih menjadi misteri. Tiga bula
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) bersama Fraksi PAN di DPR menggelar acara Ramadan Berbagi PANgan u
Nasional
JAKARTA Pemerintah dan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dikabarkan menggelar rapat secara diamdiam pada Jumat (14/3/2025) hingga Sab
Politik
