JAKARTA -Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menanggapi isu yang beredar di media sosial dengan tagar #IndonesiaGelap. Menurutnya, anggapan bahwa Indonesia sedang berada dalam kondisi gelap tidaklah benar.
"Kalau ada yang bilang itu Indonesia gelap, yang gelap kau, bukan Indonesia. Jadi kita jangan terus mengeklaim sana-sini," ujar Luhut dalam acara The Economic Insights 2025 di Jakarta, Rabu (19/2/2025).
Isu #IndonesiaGelap terus menggema di media sosial sejak awal Februari 2025. Tagar ini mencerminkan kegelisahan masyarakat terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan rakyat, seperti aturan baru terkait penjualan elpiji 3 kg yang menyebabkan kelangkaan gas, efisiensi anggaran yang berdampak pada gelombang PHK, hingga pemangkasan tunjangan bagi dosen dan tenaga pendidik.
Baca Juga:
Puncak kekecewaan publik terhadap pemerintah terjadi pada Senin (17/2/2025), saat ribuan mahasiswa menggelar aksi protes di kawasan Patung Kuda, Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Mereka menuntut pemerintah untuk lebih transparan dan berpihak kepada rakyat dalam menyusun kebijakan.
JAKARTA Dunia hiburan Tanah Air kembali diguncang kabar mengejutkan. Aktor sekaligus musisi Fachri Albar resmi ditetapkan sebagai tersangka
Entertainment
Karo, Sumut Ketua Yayasan Haji Anif (YHA), Musa Rajekshah, meresmikan Masjid Jabal Tsur Al Musannif di Desa Penampen, Kecamatan Tiga Nde
Nasional
DOMPU, NTB Bencana banjir melanda wilayah Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Kamis (24/4/2025), setelah hu
Peristiwa
BITVONLINE.COM Mantan Menteri Pertanian sekaligus pakar pangan, Anton Apriyantono, memberikan penjelasan terkait polemik produk makanan ber
Kesehatan
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir langsung dalam perayaan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025 yang akan digelar di ka
Nasional
SUMUT Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Lamhot Sinaga, mengkritik minimnya dukungan dari Kementerian Keuangan (Kemen
Pemerintahan
JAKARTA Harga ayam hidup (livebird) di tingkat peternak masih belum menyentuh titik impas biaya pokok produksi (HPP), membuat para peternak
Ekonomi
MEDAN Dugaan praktik percaloan dan penipuan dalam rekrutmen honorer dan P3K terungkap di lingkungan Pemko Medan. Seorang oknum Pegawai Nege
Hukum dan Kriminal
JATENG Wacana Kota Solo menjadi Daerah Istimewa kembali mencuat ke publik. Namun, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menyatakan bahwa
Nasional
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) sektor pendidikan tahun 2024 dengan skor sebesar
Pendidikan
