JAKARTA -Wakil Ketua DPR Adies Kadir mengungkapkan bahwa revisi terhadap UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI akan segera dibahas. Salah satu usulan yang banyak dibicarakan adalah soal izin bagi prajurit untuk berbisnis.
Adies menyebutkan bahwa saat ini pemerintah telah mengirimkan Surat Presiden (Surpres) untuk penunjukan wakil yang akan terlibat dalam pembahasan tersebut. Di antara yang terlibat adalah Menteri Pertahanan dan Panglima TNI.
"Kalau soal prajurit berbisnis, kita akan lihat pembahasannya. Kita pasti meminta banyak masukan. Kalau bisnis, bisnisnya seperti apa?" ujar Adies di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2).
Baca Juga:
Politikus Partai Golkar ini menegaskan bahwa revisi UU TNI ini tidak akan mengembalikan dwifungsi ABRI seperti pada era Orde Baru. "Enggak lah, enggak lah. Kita lihat nanti, tapi yang jelas ini bukan untuk kembali ke dwifungsi," ujarnya.
BATUBARA Meski sebagai pengawas internal, tidak berarti Inspektorat bersih dalam mengelola anggaran. Lihat saja Inspektorat Batubara yan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo, menyampaikan bahwa Konklaf untuk memilih Paus pengganti Paus Fransiskus kemungkinan
Agama
Deliserdang Yayasan Perguruan Islam Terpadu (YP IT) Al Ikhwan sukses menggelar AI Fest atau Al Ikhwan Festival, sebuah festival pendidika
Komunitas
BATAM Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pelabuhan Internasio
Pemerintahan
JAKARTA Sidang perdana gugatan uji materiil terhadap UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang diajukan Ariel NOAH dan 28 m
Entertainment
KARANGANYAR Kepolisian Resor (Polres) Karanganyar berhasil menggagalkan peredaran pupuk subsidi yang dijual di luar wilayah seharusnya. Dal
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden ke7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), absen dalam dua agenda sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Suraka
Nasional
TOBA Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Toba bekerja sama dengan Satker PJN Wilayah II dan Balai Besar Pembangunan Jalan Nasional (BBPJN) Sumate
Pemerintahan
INDIA Pemerintah Pakistan mengambil langkah tegas dengan mengusir sejumlah pejabat diplomatik India dan menutup wilayah udaranya untuk pesa
Internasional
MEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa Johanes Andy Tanbun Eugene alias Abun dengan pidana penjara selama 13 tahun atas perbuat
Hukum dan Kriminal
