JAKARTA -Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi demonstrasi di kawasan Patung Kuda Monas, Jakarta Pusat, Senin (17/2). Aksi bertajuk Indonesia Gelap ini merupakan bentuk protes terhadap kebijakan pemotongan anggaran pendidikan yang dinilai mengancam akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu.
Koordinator Pusat BEM SI 2024, Satria, menegaskan bahwa aksi ini bukan hanya mewakili suara mahasiswa, tetapi juga kepentingan masyarakat luas yang terdampak oleh kebijakan pemerintah.
"Dengan tajuk Indonesia Gelap, kami ingin menggambarkan kekhawatiran dan kecemasan atas berbagai kebijakan yang dinilai merugikan masyarakat, terutama dalam sektor pendidikan," ujar Satria di lokasi aksi.
Baca Juga:
Kritik Pemotongan Anggaran Pendidikan
Salah satu pemicu utama aksi ini adalah kebijakan pemotongan anggaran Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek). Pemangkasan anggaran ini dikhawatirkan berdampak langsung pada ribuan mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K), yang mengandalkan bantuan pendidikan untuk melanjutkan studi.
Baca Juga:
"Akan banyak teman-teman kami yang terancam putus kuliah hanya karena alasan efisiensi anggaran," tegas Satria.
Selain itu, mahasiswa juga menyoroti kebijakan populis pemerintah yang dianggap tidak berbasis kajian mendalam. Mereka menuntut evaluasi terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto, serta berbagai kebijakan lainnya yang dinilai belum memiliki perencanaan matang.
Tuntutan Mahasiswa
Dalam aksi ini, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan utama, di antaranya:
1. Evaluasi kebijakan pemerintah, terutama yang berdampak langsung pada pendidikan, kesehatan, dan hak-hak masyarakat.
2. Penghentian pemotongan anggaran pendidikan yang berisiko mengurangi akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu.
3. Revisi kebijakan konsesi tambang di perguruan tinggi, untuk memastikan kebebasan akademik dan keberlanjutan lingkungan.
4. Perombakan kebijakan populis yang tidak berbasis kajian mendalam, agar tidak sekadar menjadi alat politik.
5. Kepatuhan DPR dalam proses legislasi, khususnya dalam revisi undang-undang strategis seperti UU TNI, UU Kejaksaan, dan UU Pemerintahan.
Aksi ini berlangsung damai dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Mahasiswa berencana melanjutkan gelombang aksi serupa di berbagai kota lainnya jika tuntutan mereka tidak segera direspons oleh pemerintah.
(jp/a)
JAKARTA Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo, menyampaikan bahwa Konklaf untuk memilih Paus pengganti Paus Fransiskus kemungkinan
Agama
Deliserdang Yayasan Perguruan Islam Terpadu (YP IT) Al Ikhwan sukses menggelar AI Fest atau Al Ikhwan Festival, sebuah festival pendidika
Komunitas
BATAM Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pelabuhan Internasio
Pemerintahan
JAKARTA Sidang perdana gugatan uji materiil terhadap UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang diajukan Ariel NOAH dan 28 m
Entertainment
KARANGANYAR Kepolisian Resor (Polres) Karanganyar berhasil menggagalkan peredaran pupuk subsidi yang dijual di luar wilayah seharusnya. Dal
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden ke7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), absen dalam dua agenda sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Suraka
Nasional
TOBA Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Toba bekerja sama dengan Satker PJN Wilayah II dan Balai Besar Pembangunan Jalan Nasional (BBPJN) Sumate
Pemerintahan
INDIA Pemerintah Pakistan mengambil langkah tegas dengan mengusir sejumlah pejabat diplomatik India dan menutup wilayah udaranya untuk pesa
Internasional
MEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa Johanes Andy Tanbun Eugene alias Abun dengan pidana penjara selama 13 tahun atas perbuat
Hukum dan Kriminal
bitvonline.comPresiden Prabowo Subianto dengan tegas mengutuk serangan teroris yang menargetkan rombongan turis di Pahalgam, Kashmir, India
Nasional
