JAKARTA – Beberapa wartawan media online tak terima sumber beritanya disebut-sebut tidak valid oleh oknum lurah berinisial (DRZ) di wilayah Kemayoran Jakarta Pusat. Terlebih ketiga wartawan berinisial AM, YT dan MD tersebut merasa diintervensi terkait pemberitaan yang dimuatnya.
Usai karya tulisnya dinyatakan tidak valid dalam sebuah berita, ketiga wartawan tersebut juga mengaku diundang oleh beberapa orang wartawan yang salah satunya mengaku sebagai kerabat/keluarga dari Lurah yang sempat diberitakan.
Dalam pertemuan yang berlokasi di depan Mako Polres Metro Jakarta Pusat pada hari Kamis (13/2/2025), ketiganya mengaku merasa di intervensi oleh beberapa orang tersebut. Dimana, baik AM, YT dan DM diminta untuk mengungkap naras sumber atas berita itu.
Baca Juga:
"Kita diminta buat ngasih tahu siapa narsum nya, kan itu sama saja menyalahi kode etik. Kan sudah jelas, didalam ketentuan embargo dimana dalam kode etik jurnalistik kami (wartawan) memiliki hak tolak memberitahukan baik identitas maupun keberadaan nara sumber demi keamanan narsum dan keluarganya. Dan harusnya mereka kalau wartawan pasti tahu lah," ujar MD. Senin (17/2/2025).
Ketiga pewarta tersebut juga menyanggah terkait sebuah narasi yang dituliskan pada beberapa media massa. Dengan tegas mereka mengatakan, bahwa tidak pernah ada pengakuan mereka yang mengatakan tulisan pada berita yang mereka tulis itu menyalahi kode etik.
Baca Juga:
"Disini kami melihat adanya pemelintiran sebuah pernyataan yang menyebut kami menyalahi kode etik. Padahal sejatinya kami meminta maaf dengan rasa kemanusiaan. Karena, mereka itu bilang bu lurah sakit, ya kami sebagai sesama manusia turut prihatin dong pastinya. Namun tidak dengan perbuatan dalam dugaan pungli maupun gratifikasi itu," tambah MD kepada wartawan.
Selanjutnya, setelah menerima berita terbaru, YT dan kedua temannya menyayangkan adanya kecaman terkait karya tulisnya dalam berita tersebut.
"Ya katanya sudah clear, tapi kenapa kami malah mau dilaporkan ke dewan pers. Sekarang yang harusnya disiplin jurnalis itu kami atau mereka? Jelas-jelas hanya karena kami melindungi nara sumber lantas kami akan di adukan ke dewan pers bahkan ke jalur hukum," ungkap MD.
Menurut MD, AM dan YT dengan ada pemberitaan klarifikasi dari lurah tersebut sudah cukup untuk menjadi keberimbangan berita. Namun terbaru, pernyataan dalam perbincangan ketiga wartawan tersebut justru dipelintir.
"Padahal berita kami itu jelas bersumber dan sumber kami tidak akan kami ungkap. Hanya karena kami tidak mau beritahu siapa nara sumber kami kepada sahabat-sahabat dari beberapa wartawan itu, eh mereka malah menulis berita yang memelintir bahasa kami, kan jadi aneh," tutur MD seraya menyayangkan.
Pemberitaan Terkait Dugaan Pungli/Gratifikasi Oknum Lurah
Sebelumnya, ketiga wartawan tersebut memberitakan terkait oknum lurah yang diduga menyalahi aturan tupoksi. Sehingga berindikasi pada dugaan pungutan liar (Pungli) atau gratifikasi dari keterlibatan kepengurusan izin bangunan di wilayah Kemayoran Jakarta Pusat.
"Sebenarnya, jika berita yang kami tulis dengan bersumberkan warga itu bisa diberikan hak jawab. Bukan justru terkesan dengan indikasi kami harus menyalahi kode etik dalam melindungi nara sumber kami. Dan apakah boleh seorang pejabat PNS membantu mengurus izin bangunan?," tanya para pewarta tersebut.
Mereka juga mengklaim, sebelum berita di muat, demi memberimbangkan sebuah berita mereka mengonfirmasi ke pihak terkait, yakni lurah yang dimaksud.
"Sesuai kode etik, kami sebelumnya di hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 mengonfirmasi kepada pihak terkait yaitu lurah yang bersangkutan. Namun tidak ada tanggapan. Bahkan, hingga berita tayang belum ada konfirmasi secara langsung kepada kami," ujar MD.
Dikutip dari sumber, disebutkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS pada Pasal 4 Angka 8, dimana dinyatakan bahwa PNS dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya,
Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilarang menerima bingkisan atau gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan pekerjaannya. Larangan ini diatur dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS
Ketiga wartawan itu juga mengutip tulisan dalam berita sebelumnya yang secara tidak langsung, lurah tersebut membenarkan telah membantu kepengurusan izin bangunan dengan adanya sebuah imbalan bantuan yang diberikan oleh pemilik vendor.
"Bantuan tersebut diberikan secara sukarela dan bukan untuk kepentingan pribadi saya," ujarnya dalam sebuah berita klarifikasi lurah tersebut kepada sejumlah wartawan di kantor lurah pada Rabu (12/2/2025).
Berarti, lanjut ketiga wartawan itu, bagaimana asumsinnya? Ya silakan di asumsikan saja sendiri.
"Pertama, setiap pejabat PNS yang berkepentingan itu tidak boleh menjadi perantara didalam kepengerusuan dan yang kedua, lurah sudah mengatakan jika menerima bantuan dengan sukarela. Meski, meski nih ya, untuk bantuan sosial dan lain-lain.
(427)
LANGKAT Unit Ekonomi Sat Reskrim Polres Langkat melakukan pengecekan terhadap kios pupuk UD KT IYOSIKEL yang berada di Dusun II Kacangan I,
Ekonomi
BOGOR Polres Bogor mencopot Aipda H, seorang anggota Patroli dan Pengawalan (Patwal), setelah viral video yang menunjukkan dirinya memepet
Hukum dan Kriminal
JAWA BARAT Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa pihaknya menyerahkan sepenuhnya kasus yang melibatkan mantan Gubern
Nasional
JAKARTA Ramadan selalu menjadi waktu yang dinanti, bukan hanya sebagai momen spiritual, tetapi juga sebagai puncak aktivitas ekonomi, terut
Ekonomi
JAWA BARAT Dua warga Kabupaten Purwakarta, Nana Permana (48) dan Risma Hermansyah (41), ditangkap polisi saat kedapatan mengedarkan uang p
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Polisi berhasil menangkap dua pria berinisial RE (35) dan HS (35) yang mengakungaku sebagai anggota polisi, di kawasan Tanah Abang
Hukum dan Kriminal
BOGOR Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), mengambil tindakan tegas dengan menyegel sejumlah tempat penginapan dan k
Nasional
BATU BARA Ketua Umum Komunitas Sedekah Jumat (KSJ), Saharuddin, dengan tegas mendesak Polres Batu Bara untuk segera menindaklanjuti lapo
Hukum dan Kriminal
PAPUA BARAT Hilangnya Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Iptu Tomi Samuel Marbun, sejak 18 Desember 2024, masih menjadi misteri. Tiga bula
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) bersama Fraksi PAN di DPR menggelar acara Ramadan Berbagi PANgan u
Nasional
