JAKARTA -Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda) tidak perlu terus-menerus meminta tambahan anggaran kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dalam pidatonya pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Gedung Bappenas, Jakarta Pusat, Senin (30/12/2024), Prabowo menyatakan bahwa tidak semua program yang diajukan akan memperoleh anggaran sesuai dengan harapan karena ada program-program prioritas yang harus diutamakan oleh pemerintah.
“Saya minta kebesaran jiwa dalam hal ini. Ada prioritas kita ya, mungkin K/L sebagian tidak akan mendapatkan anggaran yang dicita-citakan. Saat ini, nanti kita lihat perkembangannya,” kata Prabowo.
Prabowo juga mengingatkan agar kementerian/lembaga tidak terus mengganggu Menteri Keuangan dalam hal anggaran. “Jangan ganggu Menteri Keuangan terus karena Menteri Keuangan itu bertanggung jawab kepada saya,” tegasnya.
Baca Juga:
Mengisahkan pengalamannya sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo menyebutkan bahwa ia juga merasakan kesulitan dalam meminta tambahan anggaran dari Sri Mulyani pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo. Bahkan, ia menyebutkan bahwa Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin saat ini pun merasakan hal yang sama.
“Kalau dia merasa dibatasi oleh Menteri Keuangan, nanti Menteri Keuangan mengatakan ini perintah presiden,” ujar Prabowo sambil berseloroh.
Baca Juga:
Prabowo menambahkan bahwa meskipun anggaran untuk program non-prioritas dibatasi, pemerintah tetap berkomitmen untuk merasakan manfaat pertumbuhan ekonomi di tingkat desa. Salah satu contoh yang disebutkan oleh Prabowo adalah program makan bergizi gratis yang dapat memperputar uang hingga ke desa.
“Contoh dana desa adalah sekarang Rp 1 miliar per tahun, dengan program makan bergizi itu, nanti uang yang beredar di desa mungkin akan naik 5, 6, 7 kali,” katanya.
Prabowo menegaskan bahwa membatasi anggaran untuk program yang tidak menjadi prioritas bukan berarti pemerintah tidak berkomitmen memberikan dana, melainkan melalui mekanisme yang lebih tepat agar bantuan yang diberikan bisa sampai ke sasaran yang benar.
(N/014)
1.Kantor Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumut, Jalan Asrama No. 143 Medan.2.Wilayah Kota Medan, Kota Binjai, dan Kabupaten Langkat Kantor
Ekonomi
MEDAN Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution, mengeluarkan Surat Edaran (SE) yang mengatur pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bag
Ekonomi
MEDAN Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution, mengumumkan bahwa Pemprov Sumut akan menyelesaikan kewajiban Dana Bagi Hasil (DBH) pe
Pemerintahan
MEDAN Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution, mengingatkan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) agar sela
Pemerintahan
MEDAN Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Keluarga (TP PKK) Provinsi Sumut, Kahiyang Ayu Bobby Nasution, melantik 32 Ketua TP PKK, Pembina
Pemerintahan
MEDAN Dalam rangka Safari Ramadan perdana di Masjid Ar Rohmatul Hidayah, Jalan Panglima Denai, Medan Tembung, Medan, Rabu (12/3/2025), Gub
Pemerintahan
JAKARTA Hari Jumat (14/03/2025), umat Islam memasuki ibadah puasa hari ke14 pada bulan Ramadhan 1446 Hijriah. Semoga ibadah puasa yang dij
Agama
bitvonline.comIbunda Paula Verhoeven, Lina Verhoeven, melontarkan sindiran tajam di media sosial setelah menantunya, Baim Wong, menyebut Pa
Entertainment
JAKARTA Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, mantan Komisaris Utama Pertamina, mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah ditanya mengenai dugaa
Politik
TAPANULI SELATAN, SUMUT Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Elang 3 Hambalang NKRI, H. Safrizal, secara resmi menyerahkan mandat pe
Berita
