JAKARTA -Kepala Desa Kohod, Arsin, mengungkapkan adanya keterlibatan pihak ketiga dalam proses pembuatan surat izin berupa Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Milik (HM) di atas lahan pagar laut Tangerang yang kini tengah menjadi sorotan. Sosok pihak ketiga tersebut disebut dengan inisial 'S'.
Melalui kuasa hukumnya, Yunihar, Arsin menegaskan bahwa kliennya tidak terlibat dalam pembuatan dan penandatanganan surat izin yang kini beredar sebagai surat palsu. "Stempel dan tanda tangan yang ditunjukkan warga itu palsu, dan Arsin tidak pernah menandatanganinya. Semua pemalsuan ini dilakukan oleh pihak ketiga," ujar Yunihar, Jumat (15/2/2025).
Pihak berwenang belum mengidentifikasi secara pasti siapa sosok 'S'. Namun, Yunihar menjelaskan bahwa identitasnya dapat dilacak melalui dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) yang diduga diajukan oleh pihak ketiga tersebut. "Jika Anda telusuri siapa yang mengajukan ke PKKPR, Anda akan menemukan kop surat yang jelas," ungkap Yunihar.
Baca Juga:
Sosok 'S' pertama kali datang ke Desa Kohod pada tahun 2021, bersamaan dengan Arsin menjabat sebagai kepala desa. Menurut Yunihar, 'S' menawarkan bantuan administratif yang akhirnya diterima oleh Arsin. "Pihak ketiga ini datang menawarkan jasa dengan memberikan harapan-harapan, dan Arsin tidak ragu untuk memanfaatkan bantuan tersebut," jelas Yunihar.
BATUBARA Meski sebagai pengawas internal, tidak berarti Inspektorat bersih dalam mengelola anggaran. Lihat saja Inspektorat Batubara yan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo, menyampaikan bahwa Konklaf untuk memilih Paus pengganti Paus Fransiskus kemungkinan
Agama
Deliserdang Yayasan Perguruan Islam Terpadu (YP IT) Al Ikhwan sukses menggelar AI Fest atau Al Ikhwan Festival, sebuah festival pendidika
Komunitas
BATAM Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pelabuhan Internasio
Pemerintahan
JAKARTA Sidang perdana gugatan uji materiil terhadap UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang diajukan Ariel NOAH dan 28 m
Entertainment
KARANGANYAR Kepolisian Resor (Polres) Karanganyar berhasil menggagalkan peredaran pupuk subsidi yang dijual di luar wilayah seharusnya. Dal
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden ke7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), absen dalam dua agenda sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Suraka
Nasional
TOBA Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Toba bekerja sama dengan Satker PJN Wilayah II dan Balai Besar Pembangunan Jalan Nasional (BBPJN) Sumate
Pemerintahan
INDIA Pemerintah Pakistan mengambil langkah tegas dengan mengusir sejumlah pejabat diplomatik India dan menutup wilayah udaranya untuk pesa
Internasional
MEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa Johanes Andy Tanbun Eugene alias Abun dengan pidana penjara selama 13 tahun atas perbuat
Hukum dan Kriminal
