JAKARTA SELATAN -Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) Budi Arie Setiadi mengindikasikan bahwa pemutusan kontrak kerja terhadap 1.235 Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) yang sebelumnya direncanakan tidak akan terlaksana. Budi Arie menyatakan bahwa meskipun sempat mengusulkan langkah tersebut sebagai bagian dari efisiensi anggaran, pihaknya kini akan meninjau kembali keputusan tersebut.
"Saat ini, kami sedang bereskan. Kontrak tidak akan selesai begitu saja, kita akan lihat nanti, karena PPKL masih diperlukan," ungkap Budi Arie saat ditemui di kantor Kemenkop, Jakarta Selatan, Jumat (14/2/2025).
Namun, Menteri Budi Arie belum merinci berapa banyak PPKL yang kontraknya akan diperpanjang. "Belum tahu (jumlahnya), nanti kami asesmen lagi. Ada juga yang sudah bekerja di instansi lain, seperti PNS," tambahnya.
Baca Juga:
Pada rapat dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2025), Budi Arie sempat menyatakan bahwa pemutusan kontrak terhadap PPKL menjadi salah satu dampak dari efisiensi anggaran Kementerian Koperasi untuk tahun 2025, yang dipangkas hingga Rp 155,8 miliar dari anggaran semula yang mencapai Rp 473,3 miliar.
"PPKL termasuk dalam komponen barang dan jasa dalam anggaran Kementerian Koperasi. Sebagai bagian dari efisiensi anggaran, maka dipotong," jelasnya. Pemutusan kerja terhadap PPKL yang sempat mencuat tersebut pun menjadi sorotan, terutama oleh anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI-P, Rieke Diah Pitaloka, yang menanyakan lebih lanjut soal kebijakan tersebut.
Baca Juga:
"Akibat efisiensi yang dilakukan, ada 1.235 orang yang akan di-PHK karena masuk dalam item barang dan jasa?" tanya Rieke Diah. "Iya, betul," jawab Budi Arie.
Meskipun adanya potongan anggaran, Budi Arie berharap bahwa kontrak PPKL dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan instansi. "Mudah-mudahan (diperpanjang), kita tunggu saja," tambahnya.
Penyuluh koperasi lapangan memiliki peran strategis dalam pengembangan koperasi di berbagai daerah, sehingga perubahan kebijakan terkait dengan status kontrak mereka tentu menjadi perhatian banyak pihak.
(km/a)
MEDAN Polres Batubara hingga hari ini, Minggu (16/03/2025), masih melakukan proses penyelidikan atas kasus pencabulan anak di bawah umur
Hukum dan Kriminal
MEDAN Sebuah video viral menunjukkan seorang perempuan berteriakteriak histeris di Mapolres Labuhanbatu dengan mengeluhkan buruknya pen
Hukum dan Kriminal
SUMUT Hari ke16 Ramadan telah tiba! Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan, kelancaran, dan keberkahan dalam menjalankan ibadah pua
Agama
JAKARTA Bagi umat Islam yang menjalankan ibadah puasa Ramadan 1446 H, mengetahui jadwal buka puasa adalah hal penting agar bisa mempersiapk
Agama
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan fokus utama dalam visi misi pemerintahannya adalah peningkatan pelayanan keseha
Nasional
TAPTENG Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara, Masinton Pasaribu, melakukan langkah tegas dengan mencopot tiga kepala organisasi
Nasional
JAKARTA Penyanyi Ifan Seventeen, yang barubaru ini diangkat sebagai Direktur Utama PT Produksi Film Negara (PFN), menyadari bahwa penunjuk
Entertainment
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menggelar acara buka puasa bersama dengan berbagai pemangku kepentingan di Kota Medan. Aca
Nasional
SUMBAR Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, resmi melepas 100 bus Pulang Basamo yang akan mengantarkan 5.000 pemudik asal Sumatera Bara
Pemerintahan
PAPUA Kericuhan terjadi di acara syukuran Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya di Wamena pada Sabtu sore (15/3), yang mengakibatkan enam ora
Hukum dan Kriminal
