MEDAN -TVRI Sumatera Utara sebagai lembaga penyiaran publik siap mendukung kebijakan pemerintah termasuk inpres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi APBN.
Regulasi yang dituangkan tersebut tentunya berdampak pada penghematan operasional penyiaran sehingga TVRI Sumut untuk dapat mempertahankan tenaga honorer termasuk kontributor dan penyiar sebagai garda terdepan dalam layar kaca melayani pemirsa dalam menyebarkan informasi.
Maraknya informasi terkait efisiensi di lembaga penyiaran publik TVRI dan RRI di sejumlah media sosial, media on line dan media lainnya berdampak pada PHK bagi kontributor dan penyiar tentunya dapat ditepis oleh kepala stasiun TVRI Sumatera Utara, Tachrizal.
Baca Juga:
Dengan penguatan koordinasi dan kebersamaan yang dibangun antara pimpinan tingkat pusat hingga ke daerah secara internal, TVRI Sumatera Utara mengambil langkah kebijakan untuk menyesuaikan regulasi efisiensi tersebut dengan kemampuan yang dimiliki termasuk tetap mempertahankan tenaga kontributor dan penyiar dalam program berita secara harian serta program penyiaran lainnya tetap berjalan dengan baik.
JAKARTA Dunia hiburan Tanah Air kembali diguncang kabar mengejutkan. Aktor sekaligus musisi Fachri Albar resmi ditetapkan sebagai tersangka
Entertainment
Karo, Sumut Ketua Yayasan Haji Anif (YHA), Musa Rajekshah, meresmikan Masjid Jabal Tsur Al Musannif di Desa Penampen, Kecamatan Tiga Nde
Nasional
DOMPU, NTB Bencana banjir melanda wilayah Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Kamis (24/4/2025), setelah hu
Peristiwa
BITVONLINE.COM Mantan Menteri Pertanian sekaligus pakar pangan, Anton Apriyantono, memberikan penjelasan terkait polemik produk makanan ber
Kesehatan
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir langsung dalam perayaan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025 yang akan digelar di ka
Nasional
SUMUT Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Lamhot Sinaga, mengkritik minimnya dukungan dari Kementerian Keuangan (Kemen
Pemerintahan
JAKARTA Harga ayam hidup (livebird) di tingkat peternak masih belum menyentuh titik impas biaya pokok produksi (HPP), membuat para peternak
Ekonomi
MEDAN Dugaan praktik percaloan dan penipuan dalam rekrutmen honorer dan P3K terungkap di lingkungan Pemko Medan. Seorang oknum Pegawai Nege
Hukum dan Kriminal
JATENG Wacana Kota Solo menjadi Daerah Istimewa kembali mencuat ke publik. Namun, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menyatakan bahwa
Nasional
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) sektor pendidikan tahun 2024 dengan skor sebesar
Pendidikan
