"Kami juga menurunkan biaya pengawasan BUMN sebesar 50 persen. Padahal, pengawasan ini sangat penting untuk memastikan optimalisasi kinerja BUMN," lanjutnya.
Erick menambahkan bahwa untuk mendukung program kerja Kementerian BUMN pada tahun 2025, anggaran yang ideal seharusnya minimal Rp 215,3 miliar. Oleh karena itu, pihaknya telah mengajukan usulan ke Kementerian Keuangan agar pemangkasan anggaran tidak terlalu dalam.
"Kami sudah menyampaikan usulan ke Kementerian Keuangan. Meskipun belum ada konfirmasi 100 persen, mereka melihat usulan kami sebagai sesuatu yang realistis dan bukan mengada-ngada," pungkasnya.