JAKARTA -Sidang gugatan praperadilan yang diajukan oleh Sekjen vonline.com/tag/pdip/" target="_blank">PDIP Hasto Kristiyanto memasuki babak final, dengan majelis hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan dijadwalkan untuk membacakan putusan pada hari ini, Kamis (13/2). Hasto, yang saat ini tengah dijerat sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan vonline.com/tag/korupsi/" target="_blank">Korupsi (vonline.com/tag/kpk/" target="_blank">KPK) dalam dua kasus besar, mengajukan gugatan ini sebagai bentuk perlawanan terhadap statusnya sebagai tersangka.
Hasto terjerat dalam dua perkara, yaitu dugaan suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI dan perintangan penyidikan dalam kasus Harun Masiku. Melalui praperadilan ini, Hasto berharap agar status tersangkanya dibatalkan oleh hakim.
Baca Juga:
Proses Sidang dan Harapan Kedua Pihak
Sidang praperadilan telah memasuki tahap akhir setelah rangkaian pembacaan pokok permohonan, jawaban dari vonline.com/tag/kpk/" target="_blank">KPK, serta pengajuan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi atau ahli. Kuasa hukum Hasto, Ronny Talapessy, menyatakan keyakinannya bahwa hakim akan mengabulkan gugatan kliennya. "Kami yakin bahwa dengan bukti dan keterangan saksi yang kami ajukan, status tersangka Hasto tidak sah dan harus dibatalkan," ujar Ronny dalam persidangan pada Rabu (12/2).
Baca Juga:
Sementara itu, vonline.com/tag/kpk/" target="_blank">KPK melalui Kepala Biro Hukum, Iskandar Marwanto, juga menunjukkan optimisme yang sama. Ia meyakini bahwa bukti yang mereka sajikan di persidangan cukup kuat untuk membuktikan bahwa penetapan status tersangka terhadap Hasto sah secara hukum. "Kami tetap optimistis bahwa gugatan praperadilan ini akan ditolak," kata Iskandar.
Kasus Hasto Kristiyanto
Kasus yang melibatkan Hasto Kristiyanto berawal dari dugaan suap yang melibatkan Harun Masiku, dengan tujuan untuk memuluskan proses PAW anggota DPR. vonline.com/tag/kpk/" target="_blank">KPK menuduh Hasto dan orang kepercayaannya, Donny Tri Istiqomah, memberikan suap sebesar Rp 600 juta kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan.
Selain itu, Hasto juga diduga terlibat dalam perintangan penyidikan dengan mengarahkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan fakta. Salah satu tindakan yang disebutkan adalah instruksi Hasto kepada stafnya untuk menyembunyikan barang bukti yang dapat digunakan dalam penyidikan vonline.com/tag/kpk/" target="_blank">KPK, termasuk telepon genggam yang digunakan oleh saksi.
Menunggu Keputusan Akhir
Putusan atas gugatan praperadilan Hasto ini akan menentukan langkah hukum selanjutnya dalam kasus yang melibatkan sejumlah tokoh politik penting ini. Apakah gugatan ini akan dikabulkan atau ditolak, kita tunggu bersama pada sidang hari ini.
(kp/a)
MEDAN Kapolres Binjai Polda Sumatera Utara, AKBP Bambang C. Utomo, S.H., S.I.K., M.Si., bersama jajaran Polres Binjai, membagikan takjil ke
Komunitas
MEDAN Sebagai langkah nyata dalam mewujudkan zona integritas di lingkungan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan Kanwil Ditjenpas Sumu
Komunitas
MEDAN Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Medan Santo Bonaventura baru saja melaksanakan Rapat Umum Anggota Cab
Komunitas
BATU BARA Kepala Lembaga Pemasyarakatan (kalapas) Kelas IIA Labuhan Ruku Soetopo Berutu melakukan silaturahmi ke kantor Bupati asahan dan K
Nasional
JAKARTA Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengungkapkan bahwa pihaknya belum berencana untuk menambah kuota Haji 2025. Keputusan ini di
Pemerintahan
JAMBIMenjalin silaturahmi agar tetap terjaga dengan baik, Polda Jambi menggelar buka puasa bersama insan pers, di sebuah restoran Kopitiam
Komunitas
MEDAN Memperhatikan jadwal imsak dan buka puasa sangat penting bagi umat Muslim dalam menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadhan 1446 H
Agama
Medan Malam Ke 13 Ramadhan, tausyah singkat dibawakan okeh ustad Adnan Harun Nurchadija dengan tema Pentingnya Aqidah Bagi Setia Muslim di
Agama
PAPUA Satgas Pangan Polda Papua mengungkapkan adanya peredaran minyak goreng merek MinyaKita kemasan 1 liter yang tidak sesuai dengan takar
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos) tengah mempersiapkan program Sekolah Rakyat, yang bertujuan memberikan akses pendi
Pemerintahan
