SUMUT -Sebanyak ratusan siswa SMK Negeri 10 Medan gagal mengikuti Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP) 2025 akibat kelalaian pihak sekolah dalam menginput data ke Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS). Untuk mencari solusi atas masalah ini, DPRD Sumatera Utara (Sumut) menggelar rapat dengar pendapat yang melibatkan siswa, orangtua, pihak sekolah, serta Dinas Pendidikan Sumut pada Rabu (12/2/2025).
Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi E DPRD Sumut, Muhammad Subandi, menyampaikan bahwa pihaknya akan segera mengirim surat kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta DPR RI Komisi X agar PDSS dibuka kembali dan memberikan perpanjangan waktu bagi siswa yang terdampak. "Kami akan menyurati kementerian dan DPR RI Komisi X agar ada perpanjangan waktu, paling tidak dua atau tiga hari, atau sampai tanggal 18 untuk pendaftaran SNBP," kata Subandi.
Subandi menegaskan bahwa kelalaian sekolah seharusnya tidak menghalangi kesempatan siswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri (PTN). "Kasihan, gara-gara kelalaian orang, mereka tidak bisa ikut. Ini sangat menyakitkan karena mereka sudah gagal sebelum berjuang," ujarnya.
Baca Juga:
Sebelumnya, ratusan siswa SMK Negeri 10 Medan beserta orangtua mereka melakukan aksi protes di depan sekolah untuk menuntut hak mereka mengikuti SNBP. Mereka membawa spanduk dan karton bertuliskan keresahan serta sindiran terhadap pihak sekolah, salah satunya berbunyi "Sok Pintar!!! Pakai e-raport #berikan hak kami". Oktavia Situmorang, salah satu orangtua siswa, menuturkan, "Kami menyampaikan amarah kami karena ada 140 siswa yang seharusnya bisa ikut SNBP, namun gagal akibat kelalaian sekolah."
Menurut Kepala Seksi SMK Dinas Pendidikan Sumut Wilayah I, Duta Syailendra, masalah ini terjadi karena pihak sekolah kurang mengantisipasi kendala teknis saat menginput data ke PDSS. SMKN 10 Medan memilih menggunakan metode e-rapor, namun baru melakukan finalisasi pada 30 Januari 2025, sehari sebelum batas akhir. Ketika data semester V siswa tidak terbaca oleh sistem, sekolah tidak memiliki waktu untuk melakukan perbaikan. "Tentu saya kecewa melihat ini. Antisipasinya kurang. Seharusnya, jika seminggu sebelum diinput, kendala bisa lebih mudah diatasi," kata Duta.
Baca Juga:
DPRD Sumut berharap langkah cepat dapat diambil agar ratusan siswa yang terdampak tetap mendapatkan kesempatan yang adil untuk mengikuti SNBP dan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
(km/a)
MEDAN Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara (Sumut) mengungkap dugaan kasus korupsi terkait penataan Situs Benteng Putri Hijau yang berl
Hukum dan Kriminal
MEDAN Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menggelar kegiatan bertajuk Diskusi dan Pemetaan Stakehol
Pemerintahan
SUMUT Musim mudik Lebaran 2025 sudah di depan mata, dan bagi para pemudik yang melintas di tol Trans Sumatera, PT Hutama Karya telah menyia
Nasional
BEKASI Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, mengungkapkan kegeramannya setelah insiden kelalaian petugas kesehatan yang memberikan obat kedaluwa
Kesehatan
JAKARTA Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menyatakan dukungannya terhadap rencana Presiden Prabowo Subianto yang meng
Hukum dan Kriminal
JAKARTA UTARA Seorang pria lansia, Arifin Yahya (67), ditemukan tewas di atas sepeda motornya yang terperosok ke dalam air di belakang Tran
Peristiwa
BITVONLINE.COM Kurma sering kali menjadi pilihan utama untuk berbuka puasa di bulan Ramadan. Selain rasanya yang manis dan menyegarkan, kur
Kesehatan
JAKARTA Pengacara senior Maqdir Ismail memberikan saran terkait dengan revisi RUU Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurut M
Hukum dan Kriminal
BATU BARA Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara (Sumut) kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas praktik korupsi dengan melakuk
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Almas Sjafrina, mengkritik langkah mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Politik
