JAKARTA -Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima pemangkasan anggaran untuk tahun 2025 yang diputuskan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sekretaris Jenderal MK, Heru Setiawan, menyebutkan bahwa anggaran sebelum efisiensi yang diajukan adalah sebesar Rp611 miliar. Namun, setelah dilakukan efisiensi, realisasi anggaran MK 2025 menjadi Rp316 miliar atau berkurang sebesar 51,73 persen.
"Anggaran yang tersisa saat ini adalah Rp295 miliar," ujar Heru Setiawan dalam rapat bersama Komisi III DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks DPR RI, pada Rabu (12/2/2025).
Heru menambahkan, dana yang tersisa dialokasikan untuk belanja pegawai sebesar Rp83 miliar, belanja barang sebesar Rp198 miliar, dan belanja modal sebesar Rp13 miliar. Namun, sejumlah dana tersebut juga diblokir oleh Kemenkeu. Total anggaran yang diblokir mencapai Rp226 miliar, dengan rincian Rp214 miliar untuk belanja barang dan Rp11 miliar untuk belanja modal.
Baca Juga:
"Akibat pemblokiran ini, pagu anggaran MK menjadi Rp385 miliar. Dengan demikian, sisa anggaran yang dapat kami gunakan saat ini adalah Rp69 miliar," jelas Heru.
BOGOR Kasat Lantas Polres Bogor, AKP Rizky Guntama, membantah tuduhan bahwa anggota patroli dan pengawalan (patwal) menendang pengendara mo
Peristiwa
JAKARTA Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) meminta agar Pemerintah Arab Saudi tegas menolak pekerja migran Indonesia
Nasional
JAKARTA Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Partaonan Daulay, meminta semua pihak untuk tidak saling menyalahkan terkait p
Politik
JAKARTA Layanan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) berbasis Near Field Communication (NFC) atau yang dikenal dengan QRIS Tap ki
Sains & Teknologi
JAKARTA Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya kembali menyediakan layanan SIM Keliling untuk mempermudah warga Jakarta dalam memperpanjan
Sains & Teknologi
JAKARTA Kementerian Perhubungan memprediksi jumlah pemudik tahun ini akan mencapai angka 146 juta jiwa, dengan puncak arus mudik yang diper
Nasional
TAPANULI SELATAN Sebagai bentuk keseriusan dalam akselerasi perwujudan ketahanan pangan di Kabupaten Tapanuli Selatan, Bupati Gus Irawan P
Pemerintahan
BITVONLINE.COM Menjelang liburan Lebaran, pengajuan visa untuk berbagai negara mulai melonjak. Namun, tingginya jumlah permohonan visa ini
Sains & Teknologi
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menilai defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga F
Ekonomi
JAKARTA Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan kritik keras terkait praktik kecurangan dalam distribusi minyak goreng bersubsidi MinyaKita
Ekonomi
