MEDAN -Pegawai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Sumatera Utara II, Bursok Anthony Marlon, melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait praktik rangkap jabatan.
Ia melaporkan beberapa pejabat Kemenkeu yang merangkap posisi di perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 15 Januari 2025.
"Sudah saya laporkan pada tanggal 15 Januari 2025. Sesuai surat yang saya kirimkan ke KPK, jumlah pegawai yang diduga rangkap jabatan mencapai 38 orang," ujar Bursok, yang menjabat sebagai Kasubbag Umum Tata Usaha dan Rumah Tangga Kanwil DJP Sumut II, Selasa (11/2/2025).
Baca Juga:
Dugaan Pelanggaran Regulasi
Baca Juga:
Dalam laporannya, Bursok menyoroti dugaan pelanggaran Pasal 17 huruf (a) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Aturan ini secara tegas melarang pelaksana pelayanan publik merangkap jabatan sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha, baik di lingkungan instansi pemerintah, BUMN, maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Selain itu, dugaan rangkap jabatan ini juga disinyalir melanggar Pasal 33 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang mengatur pembatasan jabatan direksi dan komisaris.
"Sesuai dengan pidato Bapak Presiden, jika sudah busuk ya mundur. Kemenkeu harus bisa menjadi teladan bagi pembayar pajak," tegas Bursok.
Pejabat yang Diduga Rangkap Jabatan
Dari data yang dilaporkan, sejumlah pejabat tinggi Kemenkeu yang diduga merangkap jabatan di BUMN antara lain:
1. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara – Wakil Komisaris Utama PT PLN (Persero)
2. Sekretaris Jenderal Heru Pambudi – Komisaris PT Pertamina (Persero)
3. Dirjen Anggaran Isa Rachmatarwata – Komisaris PT Telkom Indonesia
4. Dirjen Pajak Suryo Utomo – Komisaris PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI)
5. Dirjen Bea dan Cukai Askolani – Komisaris PT Bank Negara Indonesia (BNI)
6. Dirjen Kekayaan Negara Rionald Silaban – Komisaris PT Bank Mandiri
7. Dirjen Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti – Komisaris Mining Industry Indonesia
8. Dirjen Perimbangan Keuangan Luky Alfirman – Komisaris PT Perusahaan Gas Negara Tbk
9. Irjen Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh – Komisaris PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia dan Bank BRI
10. Kepala BKF Febrio Nathan Kacaribu – Komisaris PT Pupuk Indonesia
Selain itu, laporan juga mencantumkan sejumlah kepala biro, staf ahli, dan direktur yang merangkap jabatan di berbagai perusahaan milik negara seperti PT Biofarma, PT Pegadaian, PT MRT Jakarta, PT Waskita Karya, hingga PT Indonesia Infrastructure Finance.
Tuntutan Transparansi dan Reformasi
Kasus ini menambah sorotan terhadap tata kelola kepegawaian di Kemenkeu, terutama terkait transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi.
Masyarakat menuntut adanya tindakan tegas dari aparat penegak hukum dan kementerian terkait untuk memastikan bahwa aturan tentang konflik kepentingan dapat ditegakkan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Kemenkeu belum memberikan tanggapan resmi terkait laporan yang diajukan ke KPK.
(tb/a)
JAKARTA Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menyatakan dukungannya terhadap rencana Presiden Prabowo Subianto yang meng
Hukum dan Kriminal
JAKARTA UTARA Seorang pria lansia, Arifin Yahya (67), ditemukan tewas di atas sepeda motornya yang terperosok ke dalam air di belakang Tran
Peristiwa
BITVONLINE.COM Kurma sering kali menjadi pilihan utama untuk berbuka puasa di bulan Ramadan. Selain rasanya yang manis dan menyegarkan, kur
Kesehatan
JAKARTA Pengacara senior Maqdir Ismail memberikan saran terkait dengan revisi RUU Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurut M
Hukum dan Kriminal
BATU BARA Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara (Sumut) kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas praktik korupsi dengan melakuk
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Almas Sjafrina, mengkritik langkah mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Politik
JAKARTA Direktur Utama PT Produksi Film Negara (PFN), Riefian Fajarsyah atau yang lebih dikenal sebagai Ifan Seventeen, akhirnya memberikan
Nasional
JAKARTA Lintasarta angkat bicara terkait keterlibatannya dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa pengelolaan Pusat Data Nasion
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Mantan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, tidak hadir secara langsung dalam sidang awal di Pengadilan Kriminal Internasional (ICC)
Internasional
LANGKAT Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Surya melaksanakan Safari Ramadan 1446 Hijriah di Kabupaten Langkat, tepatnya di Masjid Ubudiyah, J
Agama
