JAKARTA – Proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara terancam terhambat, setelah anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk proyek tersebut dipangkas drastis akibat amanat efisiensi dari Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengungkapkan bahwa anggaran untuk proyek IKN kini telah diblokir, sehingga menyebabkan stagnasi dalam progres pembangunan.
Dody menyampaikan hal tersebut dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI di Jakarta pada Kamis (6/2/2025), saat ditanya oleh wartawan mengenai perkembangan proyek IKN.
Baca Juga:
"IKN kayaknya belum ada (progres) sih. Makanya saya bilang, anggaran itu kan diblokir semua. Progres gimana sih? Anggarannya enggak ada (kok ditanya) progres," ujar Dody.
Dody juga berkelakar dengan mengatakan bahwa anggaran yang tersisa kini hanya cukup untuk membeli makan siang, mengungkapkan betapa besar dampak dari pemangkasan anggaran tersebut terhadap kelanjutan proyek IKN.
Baca Juga:
"Progresnya, buat beli makan siang Pak Menteri, itu progresnya," kata Dody yang dikutip Kompas.com.
Pada 31 Desember 2024, anggaran Kementerian PU untuk infrastruktur dasar IKN tercatat sebesar Rp40,29 triliun. Namun, sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja, anggaran Kementerian PU untuk tahun 2025 dipotong secara signifikan. Pagu anggaran yang sebelumnya mencapai Rp110,95 triliun kini hanya tersisa Rp29,57 triliun, setelah dipangkas hingga Rp81,38 triliun.
Meskipun begitu, Dody menyampaikan bahwa realisasi anggaran untuk IKN pada tahun 2024 sudah mencapai 87,9 persen. Anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan berbagai infrastruktur, seperti sumber daya air, jalan tol, dan penataan sumbu kebangsaan.
"Hingga akhir Desember, 31 Desember 2024, progres fisik IKN mencapai 87,9 persen dari alokasi IKN 2024," kata Dody dalam kesempatan yang sama.
Usai pemangkasan anggaran, Dody mengungkapkan bahwa pihaknya akan lebih fokus pada prioritas jangka pendek, seperti persiapan mudik dan perayaan Hari Raya Idulfitri serta Nyepi.
"Kerjanya satu-satu. Pemotongan anggaran itu atas dasar inpres dan Kementerian Keuangan, dan sudah disepakati (anggarannya di) Komisi V," tambah Dody.
Dengan kondisi anggaran yang terbatas, kelanjutan proyek IKN Nusantara kini menghadapi tantangan besar untuk dapat berjalan sesuai rencana.
(kps/as)
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menegaskan komitmennya dalam mendukung kemajuan sektor pariwisata melalui pengua
Pemerintahan
SIBOLANGIT Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, mengajak Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) untuk terus menjadi mitra str
Pemerintahan
JAKARTA Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengungkapkan bahwa Singapura masih menjadi negara
Pemerintahan
CIANJUR Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyatakan pihaknya tidak ingin berspekulasi mengenai penyebab keracunan massal
Pemerintahan
MEDAN Kebakaran hebat melanda sebuah rumah kos di Jalan Jamin Ginting, Gang Keluarga, Lingkungan V, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Me
Peristiwa
Labuhanbatu Utara Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Utara (Sumut), Dr. H. Maratua Simanjuntak, secara resmi melantik H. Syahr
Pemerintahan
Pakpak Bharat Sebuah mobil minibus diduga terjun ke dalam jurang di Jalan Lintas SumutAceh, tepatnya di Desa Lae Ikan, Kecamatan Site
Peristiwa
JAKARTA Jaksa Agung ST Burhanuddin resmi melantik enam Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) baru dalam upacara yang digelar di Gedung Utama Ke
Pemerintahan
MEDAN Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) akan kembali memberlakukan sistem jurusan di tingkat Sekolah Menengah Atas
Pendidikan
JAKARTA Mabes Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Perdagangan Perempuan dan Anak (PPA) masih menelusuri data lama terkait dugaan kekeras
Hukum dan Kriminal
