JAKARTA – Proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara terancam terhambat, setelah anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk proyek tersebut dipangkas drastis akibat amanat efisiensi dari Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengungkapkan bahwa anggaran untuk proyek IKN kini telah diblokir, sehingga menyebabkan stagnasi dalam progres pembangunan.
Dody menyampaikan hal tersebut dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI di Jakarta pada Kamis (6/2/2025), saat ditanya oleh wartawan mengenai perkembangan proyek IKN.
Baca Juga:
"IKN kayaknya belum ada (progres) sih. Makanya saya bilang, anggaran itu kan diblokir semua. Progres gimana sih? Anggarannya enggak ada (kok ditanya) progres," ujar Dody.
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menegaskan komitmennya dalam mendukung kemajuan sektor pariwisata melalui pengua
Pemerintahan
SIBOLANGIT Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, mengajak Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) untuk terus menjadi mitra str
Pemerintahan
JAKARTA Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengungkapkan bahwa Singapura masih menjadi negara
Pemerintahan
CIANJUR Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyatakan pihaknya tidak ingin berspekulasi mengenai penyebab keracunan massal
Pemerintahan
MEDAN Kebakaran hebat melanda sebuah rumah kos di Jalan Jamin Ginting, Gang Keluarga, Lingkungan V, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Me
Peristiwa
Labuhanbatu Utara Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Utara (Sumut), Dr. H. Maratua Simanjuntak, secara resmi melantik H. Syahr
Pemerintahan
Pakpak Bharat Sebuah mobil minibus diduga terjun ke dalam jurang di Jalan Lintas SumutAceh, tepatnya di Desa Lae Ikan, Kecamatan Site
Peristiwa
JAKARTA Jaksa Agung ST Burhanuddin resmi melantik enam Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) baru dalam upacara yang digelar di Gedung Utama Ke
Pemerintahan
MEDAN Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) akan kembali memberlakukan sistem jurusan di tingkat Sekolah Menengah Atas
Pendidikan
JAKARTA Mabes Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Perdagangan Perempuan dan Anak (PPA) masih menelusuri data lama terkait dugaan kekeras
Hukum dan Kriminal
