"Komisi XIII memahami bahwa anggaran Kementerian HAM tahun 2025 awalnya sebesar Rp 174.322.223.000 (Rp 174 M), kemudian mengalami efisiensi berdasarkan surat Menteri Keuangan RI Nomor S-37/MK.02/2025 sebesar Rp 83.400.000.000 (Rp 83 M), sehingga tersisa Rp 37.505.813.000 (Rp 37 M)," ujar Wakil Ketua Komisi XIII DPR, Dewi Asmara, dalam rapat kerja di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025).
Baca Juga:
Baca Juga:
Dewi menegaskan bahwa Komisi XIII DPR pada prinsipnya mendukung pengajuan relaksasi anggaran, namun kementerian harus menyusun rincian kebutuhan secara detail agar tetap mencerminkan produktivitas kerja. "Relaksasi anggaran perlu dilakukan dengan perencanaan yang jelas, sehingga kita tidak hanya membahas jumlahnya saja, tetapi bagaimana anggaran tersebut bisa menghasilkan kinerja konkret bagi Kementerian HAM," ujarnya.
Pemangkasan Anggaran Terkait Program Makan Bergizi Gratis? Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) terkait efisiensi belanja dalam APBN dan APBD tahun 2025. Efisiensi ini dikabarkan bertujuan untuk mendukung program prioritas nasional, salah satunya Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut bahwa langkah efisiensi dilakukan agar manfaat program tersebut dapat menjangkau lebih banyak penerima. "Sebagaimana kita ketahui, Program Makan Bergizi Gratis sudah berjalan. Namun, presiden ingin agar penerima manfaatnya bisa lebih banyak dan lebih merata," kata Prasetyo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (23/1).
Pemangkasan anggaran ini menimbulkan beragam respons di kalangan legislator, terutama terkait dampaknya terhadap penanganan kasus HAM di Indonesia. Komisi XIII DPR meminta Kementerian HAM memastikan bahwa keterbatasan anggaran tidak menghambat tugas utamanya dalam menegakkan keadilan dan hak asasi manusia.
SUMUT Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut berhasil menangkap seorang kurir narkoba lintas negara berinisial AS (39) yang memba
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Sidang praperadilan terkait sah tidaknya penetapan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto telah dilaksanakan dengan agenda penyera
Politik
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima pemangkasan anggaran untuk tahun 2025 yang diputuskan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Nasional
JAKARTA Pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menerapkan kebijakan efisiensi anggaran sebesar Rp 306,69 triliun pada
Nasional
JAKARTA Direksi Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI dan Radio Republik Indonesia (RRI) menegaskan komitmennya untuk tidak melakukan Pemutus
Nasional
BITVONLINE.COM Prof. Dr. Ir. Mohammed Ali Berawi, M.Eng.Sc., Ph.D., yang sebelumnya menjabat sebagai Deputi Bidang Transformasi Hijau dan D
Nasional
JAKARTA UTARA Seorang pemuda berinisial RA tewas setelah terjatuh dan ditinggalkan rekanrekannya dalam insiden tawuran yang terjadi di dep
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Perayaan Cap Go Meh 2576 Kongzili digelar meriah di kawasan Pecinan Glodok, Jakarta Barat, pada Rabu (12/2/2025). Acara tahunan yan
Nasional
bitvonline.comMayjen TNI Helmy Novi Prasetya kembali menjadi sorotan publik setelah dilantik menjadi Direktur Utama Bulog, sambil tetap mem
Pemerintahan
JAKARTA PUSAT Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini menegaskan bahwa pemberhentian pegaw
Nasional