Dewi menegaskan bahwa Komisi XIII DPR pada prinsipnya mendukung pengajuan relaksasi anggaran, namun kementerian harus menyusun rincian kebutuhan secara detail agar tetap mencerminkan produktivitas kerja. "Relaksasi anggaran perlu dilakukan dengan perencanaan yang jelas, sehingga kita tidak hanya membahas jumlahnya saja, tetapi bagaimana anggaran tersebut bisa menghasilkan kinerja konkret bagi Kementerian HAM," ujarnya.
Baca Juga:
Pemangkasan Anggaran Terkait Program Makan Bergizi Gratis? Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) terkait efisiensi belanja dalam APBN dan APBD tahun 2025. Efisiensi ini dikabarkan bertujuan untuk mendukung program prioritas nasional, salah satunya Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Baca Juga:
SUMUT Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut berhasil menangkap seorang kurir narkoba lintas negara berinisial AS (39) yang memba
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Sidang praperadilan terkait sah tidaknya penetapan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto telah dilaksanakan dengan agenda penyera
Politik
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima pemangkasan anggaran untuk tahun 2025 yang diputuskan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Nasional
JAKARTA Pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menerapkan kebijakan efisiensi anggaran sebesar Rp 306,69 triliun pada
Nasional
JAKARTA Direksi Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI dan Radio Republik Indonesia (RRI) menegaskan komitmennya untuk tidak melakukan Pemutus
Nasional
BITVONLINE.COM Prof. Dr. Ir. Mohammed Ali Berawi, M.Eng.Sc., Ph.D., yang sebelumnya menjabat sebagai Deputi Bidang Transformasi Hijau dan D
Nasional
JAKARTA UTARA Seorang pemuda berinisial RA tewas setelah terjatuh dan ditinggalkan rekanrekannya dalam insiden tawuran yang terjadi di dep
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Perayaan Cap Go Meh 2576 Kongzili digelar meriah di kawasan Pecinan Glodok, Jakarta Barat, pada Rabu (12/2/2025). Acara tahunan yan
Nasional
bitvonline.comMayjen TNI Helmy Novi Prasetya kembali menjadi sorotan publik setelah dilantik menjadi Direktur Utama Bulog, sambil tetap mem
Pemerintahan
JAKARTA PUSAT Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini menegaskan bahwa pemberhentian pegaw
Nasional