
Dirkrimsus Poldasu Diminta Periksa Kepala Inspektorat Batubara Terkait Pengelolaan Anggaran
BATUBARA Meski sebagai pengawas internal, tidak berarti Inspektorat bersih dalam mengelola anggaran. Lihat saja Inspektorat Batubara yan
Hukum dan Kriminal
TANGERANG – Pemerintah Indonesia mengumumkan pemberian diskon 50 persen untuk tarif listrik bagi pelanggan dengan daya terpasang hingga 2.200 volt ampere (VA) selama dua bulan, yakni Januari hingga Februari 2025. Kebijakan ini diumumkan sebagai bagian dari stimulus ekonomi untuk meredakan dampak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku mulai 1 Januari 2025. Namun, meskipun dimaksudkan untuk meringankan beban masyarakat, sejumlah warga menilai bahwa kebijakan ini tidak cukup signifikan. Azhar (37), seorang pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjalankan usaha teh solo, menyatakan bahwa diskon listrik 50 persen tidak memberikan dampak besar. Menurutnya, kebijakan ini lebih terasa sebagai langkah untuk meredam protes masyarakat atas kenaikan PPN yang berlaku pada awal tahun.
“Cuma buat redain aja. Enggak ada pengaruhnya. Dua bulan doang, itu pun masih kurang,” ujar Azhar saat ditemui, Rabu (1/1/2025). Ia menilai bahwa perhatian pemerintah seharusnya lebih difokuskan kepada sektor UMKM yang tengah menghadapi berbagai tantangan ekonomi. Elin Diol (54), seorang pedagang buah di Pondok Aren, Tangerang Selatan, juga mengaku baru mengetahui adanya kebijakan diskon tarif listrik ini. Meskipun menggunakan listrik prabayar, ia merasa bahwa diskon yang hanya berlaku dua bulan tidak akan memberikan pengaruh signifikan terhadap biaya operasionalnya. “Kalau cuma dua bulan, ya enggak ngaruh banyak. Pemakaian listrik kita kan enggak selalu tetap. Kadang naik, kadang turun. Jadi enggak begitu terasa,” jelas Elin.
Sementara itu, Ayu (29), seorang ibu rumah tangga, juga menyatakan bahwa meski diskon tarif listrik bisa membantu masyarakat, namun durasinya yang hanya dua bulan dirasa terlalu singkat untuk memberikan dampak yang berarti. “Kalau cuma dua bulan sih, kurang lama diskonnya. Masa jangka pendek doang,” ungkap Ayu. Sebagai informasi, diskon tarif listrik 50 persen ini berlaku untuk pelanggan rumah tangga dengan daya terpasang hingga 2.200 VA, baik yang menggunakan sistem pascabayar maupun prabayar. Kebijakan ini dirancang untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga di tengah peningkatan PPN yang diberlakukan pemerintah pada 1 Januari 2025.
Baca Juga:
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk memberikan stimulus ekonomi yang dapat membantu masyarakat menghadapi dampak kenaikan PPN. “Untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, daya listrik terpasang di bawah 2.200 VA diberikan biaya diskon sebanyak 50 persen untuk 2 bulan (Januari dan Februari 2025),” ujar Airlangga dalam keterangan resmi yang diterbitkan pada 17 Desember 2024. Namun, meskipun kebijakan ini disambut dengan harapan, bagi sebagian besar masyarakat, dampaknya dirasa kurang maksimal mengingat durasi yang terbatas.
(christie)
Baca Juga:
BATUBARA Meski sebagai pengawas internal, tidak berarti Inspektorat bersih dalam mengelola anggaran. Lihat saja Inspektorat Batubara yan
Hukum dan KriminalJAKARTA Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo, menyampaikan bahwa Konklaf untuk memilih Paus pengganti Paus Fransiskus kemungkinan
AgamaDeliserdang Yayasan Perguruan Islam Terpadu (YP IT) Al Ikhwan sukses menggelar AI Fest atau Al Ikhwan Festival, sebuah festival pendidika
KomunitasBATAM Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pelabuhan Internasio
PemerintahanJAKARTA Sidang perdana gugatan uji materiil terhadap UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang diajukan Ariel NOAH dan 28 m
EntertainmentKARANGANYAR Kepolisian Resor (Polres) Karanganyar berhasil menggagalkan peredaran pupuk subsidi yang dijual di luar wilayah seharusnya. Dal
Hukum dan KriminalJAKARTA Presiden ke7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), absen dalam dua agenda sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Suraka
NasionalTOBA Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Toba bekerja sama dengan Satker PJN Wilayah II dan Balai Besar Pembangunan Jalan Nasional (BBPJN) Sumate
PemerintahanINDIA Pemerintah Pakistan mengambil langkah tegas dengan mengusir sejumlah pejabat diplomatik India dan menutup wilayah udaranya untuk pesa
InternasionalMEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa Johanes Andy Tanbun Eugene alias Abun dengan pidana penjara selama 13 tahun atas perbuat
Hukum dan Kriminal