YOGYAKARTA-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), mendapatkan laporan dari 40 warga DIY yang dicatut namanya sebagai anggota partai politik. Dari jumlah tersebut, 6 di antaranya berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN).
Kemarin ada 2 (ASN) yang dicatut namanya sebagai anggota atau pengurus partai politik. da tambahan 4 sehingga total menjadi 6 ASN namanya yang dicatut,” ucap Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu DIY Sutrisnowati, Senin (26/9/2022).
Bahkan di Sleman ditemukan ada satu keluarga yang namanya dicatut oleh partai politik. “Satu keluarga itu yang dicatut kalau ga salah berasal dari Kabupaten Sleman,” kata dia.
Baca Juga:
DIketahui bagi masyarakat yang berprofesi sebagai ASN, TNI, dan juga polisi dilarang menjadi anggota partai politik. Maka dari itu, dia meminta kepada para ASN untuk mengecek data dirinya di laman https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik Bawaslu meminta warga yang dicatut namanya untuk mengisi formulir keberatan dengan menyertakan KTP dan juga surat pernyataan.
Kedua kami menyampaikan nama-nama ini kepada KPU untuk dilakukan klarifikasi. Saat dilakukan klarifikasi Bawaslu mengawasi apakah betul sudah melakukan klarifikasi. Karena akses Sipol di pusat,” kata dia.
Baca Juga:
Pihaknya juga telah melakukan sosialisasi kepada gubernur, Korem (TNI) dan Kepolisian untuk meminta kepada jajarannya melakukan pengecekan data diri. Hal ini untuk apakah namanya dicatut dalam keanggotaan partai atau tidak.
“Kalau enggak lapor itu kan kemudian bisa saja tidak tahu karena gak ngecek, Bawaslu sosialisasi ke banyak masyarakat,” katanya.
Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terima 25 keluhan masyarakat yang data dirinya dicatut oleh partai politik (parpol)
Penanggungjawab Tahapan Pendaftaran Bawaslu DIY, Sutrisnowati mengatakan terdapat 25 warga melapor ke Bawaslu DIY maupun ke Bawaslu kabupaten maupun kota karena namanya dicatut sebagai anggota partai politik.
Menerima aduan pencatutan nama data diri dari sejumlah warga dari berbagai kalangan mengadu ke Bawaslu Kabupaten/kota Se-DIY. Masyarakat mengadu usal identitasnya dicatut sebagai anggota partai politik,” katanya melalui keterangan tertulis yang diterima, Kamis (8/9/2022)(V20)
MEDAN Sidang praperadilan yang diajukan mantan Kabagbinopsnal Ditreskrimum Polda Sumut, Kompol Ramli Sembiring, telah memasuki tahap akhir
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) terus memantau proses ekstradisi buronan Komisi Pemberantasan
Hukum dan Kriminal
JAMBI Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno Halomoan Siregar menerima kunjungan silaturahmi dari SKK Migas Perwakilan Sumbagsel di ruang kerjanya
Nasional
JAMBI Dalam upaya memperkuat sinergitas antara Kepolisian dan tokoh lintas agama, Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno H. Siregar menggelar silat
Nasional
PEMATANGSIANTAR Kecelakaan maut terjadi di Jalan Umum Medan Km.8, Kelurahan Tanjung Tongah, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar
Peristiwa
BATU BARA Peristiwa tragis menimpa seorang remaja perempuan berusia 16 tahun di Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara. Korban menjadi sasaran
Hukum dan Kriminal
JAMBI Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jambi, Irjen Pol Krisno H. Siregar, melakukan kunjungan silaturahmi ke Gereja Huria Kristen Batak
Nasional
BATU BARA Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku melaksanakan razia rutin di kamar hunian warga binaan pada Senin, 14 Apr
Nasional
JAKARTA Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI dengan tegas membantah kabar yang menyebut Rusia ingin menjadikan Pangkalan Udara (Lanud) Manuhu
Nasional
JAKARTA Pemerintah menyatakan kesiapannya untuk kembali mengusulkan Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset ke dalam Program Legislas
Hukum dan Kriminal