Menhan Tegaskan Tidak Ada Toleransi untuk Prajurit TNI yang Melanggar Hukum

Lebih lanjut, Menhan memberi contoh tentang kehidupan mantan prajurit TNI yang telah dipecat akibat terlibat kasus hukum. Menurutnya, mereka akan sulit diterima kembali oleh masyarakat, bahkan dalam dunia pekerjaan.

"Biasanya orang yang sudah dipecat dari dinas keprajuritan karena penegakan hukum, biasanya susah mendapat tempat di luar," jelasnya.

Menhan juga meminta agar DPR memperhatikan bagaimana perlakuan terhadap mantan prajurit yang terlibat kasus hukum, agar mereka mendapatkan pencermatan lebih lanjut.

Baca Juga:

• TNI AD Rencanakan Pembentukan Lima Kodam Baru di Beberapa Wilayah
• Tim SAR Gabungan TNI-Polri Lanjutkan Pencarian Wartawan Metro TV yang Hilang di Pantai Oba!

"Ini menjadi catatan bapak-bapak ibu sekalian, hati-hati terhadap mereka-mereka yang melanggar hukum, diberhentikan. Contoh mereka yang desertir dan insubordinasi itu di masyarakat harus mendapat pencermatan," pungkas Menhan.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto juga menegaskan bahwa TNI tidak akan memberikan toleransi bagi prajurit yang terbukti melanggar hukum. Agus menekankan bahwa TNI menerapkan sistem reward and punishment kepada prajuritnya, yang memberikan sanksi terhadap pelanggaran dan penghargaan terhadap prestasi.

Baca Juga:

• DPR Dukung Rekrutmen Sipil Menjadi Tentara Siber, Asal Disertai Peningkatan Kemampuan TNI

(km/n14)

TNI AD Rencanakan Pembentukan Lima Kodam Baru di Beberapa Wilayah

Tim SAR Gabungan TNI-Polri Lanjutkan Pencarian Wartawan Metro TV yang Hilang di Pantai Oba!

DPR Dukung Rekrutmen Sipil Menjadi Tentara Siber, Asal Disertai Peningkatan Kemampuan TNI