Nusron menjelaskan bahwa kondisi ini berawal dari perubahan peraturan yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan mengatur bahwa badan hukum yang melakukan aktivitas perkebunan wajib memiliki IUP dan HGU. Namun, pasal yang mewajibkan kepemilikan HGU tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Akibatnya, meskipun perusahaan telah memiliki IUP, mereka tidak diwajibkan lagi untuk memiliki HGU, sehingga terjadi ketidaksesuaian antara izin usaha yang dimiliki dan status lahan.
"Pasal ini dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga Badan Hukum ini menjadi wajib memiliki IUP dan HGU. Akibat perubahan ini, ada 537 perusahaan pemegang IUP tetapi tidak memiliki HGU. Jika dihitung luasnya berdasarkan izin usaha perkebunan (IUP), totalnya mencapai 2,5 juta hektare," jelas Menteri Nusron dalam keterangan resminya.
Nusron menambahkan bahwa sebanyak 150 perusahaan yang memiliki IUP telah mengajukan permohonan HGU ke Kementerian ATR/BPN. Total luas lahan yang sedang diproses untuk penerbitan HGU mencapai 1.144.427,46 hektare. Saat ini, proses identifikasi sedang dilakukan untuk memastikan apakah lahan-lahan tersebut bertabrakan dengan kawasan hutan atau tidak.
"Saat ini sedang dalam proses identifikasi untuk dicocokkan apakah lahan tersebut bertabrakan dengan kawasan hutan atau tidak," tambahnya.
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, meminta Menteri Nusron untuk memberikan laporan progres terkait pendaftaran hak atas tanah dari 150 perusahaan yang sudah mengajukan permohonan HGU. Rifqi menekankan pentingnya transparansi dalam proses ini, agar 150 perusahaan dapat segera memperoleh sertifikat hak atas tanah yang sah.
"Progres pendaftaran hak atas tanah terhadap 150 perusahaan yang setara dengan 1.144.427,46 hektare ini, yang sudah mengajukan ke Kementerian ATR/BPN, ini kasih tahu ke kita prosesnya ya Pak Menteri, agar 150 perusahaan ini bisa diberi sertipikat," ujar Rifqi.
JAKARTA Ratusan dosen Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) melakukan a
Nasional
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa ia baru saja menerima telepon dari Presiden Prab
Ekonomi
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melangkah tegas dengan mencegah Agustiani Tio dan suaminya bepergian ke luar negeri. Lan
Politik
JAKARTA Menteri Keuangan Sri Mulyani menjadi sorotan tajam netizen setelah kebijakan pembatasan pembelian gas elpiji 3 kg menuai kontrovers
Nasional
BITVONLINE.COM Kecantikan dan tubuh ideal yang langsing menjadi salah satu hal yang sering dijadikan inspirasi oleh banyak orang, terutama
Serba Serbi Kehidupan
JAKARTA DPR RI secara resmi mengesahkan Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 19 Tahun 2003 tenta
Nasional
KALTIM Aksi unjuk rasa dilakukan oleh warga yang terdampak pembangunan Bandara Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kantor Badan Bank Tanah (BBT) pa
Nasional
JAKARTA Dr. Reza Gladys melalui kuasa hukumnya, Julianus Paulus Sembiring, melaporkan selebritas dengan inisial NM ke Polda Metro Jaya. Lap
Entertainment
JAKARTA Penyanyi legendaris Iwan Fals, bersama istrinya Rosanna Listanto dan kuasa hukumnya Andhika, mendatangi Polres Metro Jakarta Selata
Entertainment
JAKARTA Hari ini kami komisi V DPR RI melaksanakan kunjungan kerja On The Spot ke Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta. Pertemuan ini terkait pe
Berita