JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah melakukan evaluasi terhadap larangan penggunaan air tanah di gedung dengan ketinggian lebih dari delapan lantai. Kebijakan tersebut telah diberlakukan sejak 1 Agustus 2023. Meski telah berjalan selama enam bulan, beberapa bangunan masih menggunakan air tanah dalam kondisi gangguan atau darurat.
Menurut Ketua Subkelompok Perencanaan Bidang Geologi, Konservasi Air Baku, dan Penyediaan Air Bersih Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, Elisabeth Tarigan, seharusnya penggunaan air tanah telah dihentikan sejak berlakunya larangan tersebut. Namun, masih terdapat beberapa kasus di mana penggunaan air tanah terjadi saat terjadi gangguan atau keadaan darurat.
Elisabeth menjelaskan bahwa sebanyak 496 bangunan telah memenuhi kriteria penggunaan air perpipaan. Namun, dari jumlah tersebut, 5 bangunan masih menggunakan air tanah, dan 70 bangunan menggunakan air perpipaan dan air tanah secara bersamaan. Sementara itu, sejumlah bangunan lainnya menggunakan truk tangki untuk memperoleh air bersih.
Baca Juga:
Meskipun demikian, Elisabeth menyatakan bahwa animo pemilik gedung terhadap larangan penggunaan air tanah cukup baik. Namun, terdapat kendala terkait izin penggunaan air tanah yang menjadi wewenang pemerintah pusat. Hal ini membuat pengendalian dan pengawasan terhadap larangan tersebut menjadi sedikit terhambat.
Pemprov DKI Jakarta tengah berdiskusi dengan pemerintah pusat untuk memastikan bahwa pengawasan terhadap larangan tersebut tetap berjalan. Selain itu, mereka juga berkoordinasi dengan PAM Jaya untuk menutup cadangan sumur yang digunakan sebagai alternatif penggunaan air tanah.
Baca Juga:
Kendati terdapat sejumlah kendala, Pemprov DKI Jakarta tetap bertekad untuk memastikan bahwa kebijakan larangan penggunaan air tanah di gedung tinggi dapat ditegakkan secara efektif. Dengan demikian, diharapkan penggunaan air bersih di wilayah tersebut dapat lebih terjamin, sesuai dengan prinsip konservasi sumber daya air yang berkelanjutan.
(FZ/011)
BATUBARA Meski sebagai pengawas internal, tidak berarti Inspektorat bersih dalam mengelola anggaran. Lihat saja Inspektorat Batubara yan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo, menyampaikan bahwa Konklaf untuk memilih Paus pengganti Paus Fransiskus kemungkinan
Agama
Deliserdang Yayasan Perguruan Islam Terpadu (YP IT) Al Ikhwan sukses menggelar AI Fest atau Al Ikhwan Festival, sebuah festival pendidika
Komunitas
BATAM Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pelabuhan Internasio
Pemerintahan
JAKARTA Sidang perdana gugatan uji materiil terhadap UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang diajukan Ariel NOAH dan 28 m
Entertainment
KARANGANYAR Kepolisian Resor (Polres) Karanganyar berhasil menggagalkan peredaran pupuk subsidi yang dijual di luar wilayah seharusnya. Dal
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden ke7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), absen dalam dua agenda sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Suraka
Nasional
TOBA Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Toba bekerja sama dengan Satker PJN Wilayah II dan Balai Besar Pembangunan Jalan Nasional (BBPJN) Sumate
Pemerintahan
INDIA Pemerintah Pakistan mengambil langkah tegas dengan mengusir sejumlah pejabat diplomatik India dan menutup wilayah udaranya untuk pesa
Internasional
MEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa Johanes Andy Tanbun Eugene alias Abun dengan pidana penjara selama 13 tahun atas perbuat
Hukum dan Kriminal
