Jakarta – Penataan pegawai non-ASN atau honorer yang harus diselesaikan pemerintah paling lambat Desember 2024, berdasarkan ketetapan dalam Pasal 66 UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), hingga kini belum rampung. Hal ini menciptakan tantangan besar dalam proses peralihan status pegawai honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dalam Pasal 66, dijelaskan bahwa sejak UU ini berlaku, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN selain Pegawai ASN.
Menurut data dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), ada sekitar 1,7 juta tenaga non-ASN yang harus dilakukan penataan. Dari jumlah tersebut, sekitar 1,3 juta diproyeksikan akan menjadi PPPK melalui seleksi tahap I. Sementara itu, sekitar 400 ribu tenaga non-ASN masih mengikuti seleksi PPPK tahap II. Pemerintah kembali memperpanjang pendaftaran seleksi hingga 15 Januari 2025 untuk memberi kesempatan lebih luas bagi tenaga non-ASN untuk mendaftar.
Baca Juga:
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, meminta seluruh kepala daerah untuk memetakan dan mengonfirmasi data tenaga non-ASN sebagai dasar seleksi tahap II. Rini menekankan pentingnya pemetaan yang akurat agar proses seleksi dapat berjalan lancar. “Saya meminta kepada seluruh kepala daerah untuk memetakan dan mengonfirmasi data 443.712 tenaga non-ASN sebagai dasar untuk pendaftaran dan seleksi tenaga Non-ASN pada seleksi tahap II,” ujarnya.
Baca Juga:
Dalam upaya penyelesaian penataan ini, Kementerian PANRB telah mengeluarkan dua kebijakan penting. Pertama, Keputusan Menteri PANRB No. 634/2024, yang mengatur kriteria pelamar seleksi PPPK bagi non-ASN dan jenis jabatan yang akan dilamar. Kebijakan kedua, Surat Menteri PANRB Nomor B/5993/M.SM.01.00/2024, mengimbau pejabat pembina kepegawaian untuk menganggarkan gaji bagi tenaga non-ASN yang mengikuti seleksi hingga pengangkatan.
Rini juga menekankan bahwa jika jumlah tenaga non-ASN yang mengikuti seleksi melebihi kebutuhan, mereka dapat diangkat sebagai PPPK Paruh Waktu. “Pemerintah bersama DPR RI sudah berkomitmen menyelesaikan penataan tenaga non-ASN yang sudah terdata dalam database BKN,” pungkasnya.
(christie)
JAKARTA Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani tiba di Istana Negara, Jakarta, sekitar pukul 08.28 WIB pagi ini, menjelang pengumu
Nasional
MAGELANG Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa sebanyak 17 kepala daerah yang berasal dari kader Partai Demokr
Nasional
JAKARTA Kecelakaan tunggal melibatkan truk bermuatan hebel terjadi di Jalan Gatot Subroto, Pancoran, arah Cawang, pada Senin (24/2/2025) se
Nasional
JAKARTA Perdagangan awal pekan ini dimulai dengan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, seiring dengan menantinya rilis data uang
Ekonomi
KEPULAUAN RIAU Seorang anggota TNI Angkatan Laut (TNI AL), Serda JDL, tewas dalam insiden keributan yang diduga melibatkan anggota TNI Angk
Hukum dan Kriminal
PURBALINGGA Seorang pendaki asal Bekasi, Jawa Barat, Marcel (16), meninggal dunia setelah terjatuh ke dalam jurang di kawasan puncak Gunung
Nasional
BOGOR Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengungkapkan bahwa prajurit TNI yang ingin berpolitik atau ter
Nasional
JAKARTA Kementerian Agama (Kemenag) akan menggelar sidang isbat (penetapan) awal Ramadhan 1446 Hijriah atau 2025 Masehi pada Jumat, 28 Febr
Agama dan Budaya
BITVONLINE.COM Takjil, makanan dan minuman untuk berbuka puasa, telah menjadi salah satu tradisi khas bulan Ramadan yang tidak terpisahkan
Agama dan Budaya
JAKARTA Kepadatan lalu lintas (lalin) terjadi di sejumlah ruas tol yang mengarah ke Jakarta, salah satunya di Tol Jagorawi. Kepadatan ini d
Nasional