![Gagal SNBP, Siswa dan Orangtua SMKN 10 Medan Gelar Aksi Demo](https://cdn.bitvonline.com/image/0.png)
Gagal SNBP, Siswa dan Orangtua SMKN 10 Medan Gelar Aksi Demo
MEDAN Puluhan siswa dan orang tua kembali melakukan aksi demo di SMK Negeri 10 Medan, Jalan Cik Dit Tiro Medan, Rabu (12/02/2025). Aksi in
Pendidikan
JAKARTA -Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur, menjadi saksi betapa kompleksnya rekayasa arus lalu lintas saat arus mudik Lebaran tahun ini. Keterlambatan keberangkatan bus-bus dari terminal tersebut telah menjadi sorotan utama, menyoroti tantangan besar yang dihadapi oleh pengelola transportasi dan masyarakat pada umumnya.
Kepala Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan, Syamsul Mirwan, mengakui bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh implementasi rekayasa arus lalu lintas, seperti contraflow, one way, dan ganjil genap di sejumlah ruas jalan di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Keputusan ini diambil sebagai langkah antisipasi terhadap kemacetan yang biasanya terjadi selama masa arus mudik dan arus balik.
Baca Juga:
Meski para perusahaan otobus (PO) telah memiliki jadwal keberangkatan yang telah ditentukan, namun kenyataannya deretan bus tersebut terpaksa terlambat karena pembatasan lajur yang berlaku. “Karena one way dan contraflow, kendaraan hanya bisa pakai satu lajur busnya sehingga terjadi keterlambatan,” ungkap Syamsul. Hal ini tidak hanya memengaruhi keberangkatan penumpang pada kloter pertama, tetapi juga kloter-kloter berikutnya, terutama dari arah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.
Baca Juga:
Pemerintah bersama dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan kepolisian telah menerapkan sejumlah kebijakan rekayasa lalu lintas, seperti contraflow, one way, dan ganjil-genap, yang bersifat situasional dan berdasarkan diskresi kepolisian. Meskipun tujuannya baik, yakni mengantisipasi kemacetan, namun implementasinya di lapangan menghadirkan tantangan tersendiri bagi para pengguna jalan.
Perlu diakui bahwa evaluasi terhadap kebijakan rekayasa arus lalu lintas ini menjadi penting. Sebagai bagian dari pembelajaran, pimpinan terkait perlu mengevaluasi unsur pengambilan regulasi angkutan lebaran untuk masa-masa mendatang. “Mungkin akan menjadi bahan evaluasi pimpinan terkait unsur pengambilan regulasi angkutan lebaran,” ujar Syamsul.
Dalam konteks ini, melibatkan berbagai pihak terkait seperti pengelola transportasi, pemerintah, dan masyarakat umumnya perlu dilakukan untuk menemukan solusi yang lebih efektif dan efisien dalam menghadapi arus mudik dan arus balik di masa mendatang. Dengan demikian, diharapkan pengalaman keterlambatan ini dapat menjadi titik tolak bagi perbaikan sistem transportasi yang lebih baik di masa yang akan datang.
(N/014)
MEDAN Puluhan siswa dan orang tua kembali melakukan aksi demo di SMK Negeri 10 Medan, Jalan Cik Dit Tiro Medan, Rabu (12/02/2025). Aksi in
PendidikanJAKARTA Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa kenaikan iuran peserta BPJS Kesehatan pada 2026 menjadi langkah yang tak dap
NasionalJAWA TIMUR Setelah dua hari tertutup material longsor, jalur wisata menuju Gunung Bromo kembali normal pada Rabu (12/2/2025). Akses ini sem
NasionalSUMUT Sebanyak ratusan siswa SMK Negeri 10 Medan gagal mengikuti Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP) 2025 akibat kelalaian pihak seko
NasionalKALTIM Pagu anggaran Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk tahun 2025 mengalami pemangkasan sebesar Rp 1,15 triliun. Langkah ini diambil m
NasionalJAKARTA Tokoh masyarakat Sumatera Utara, Bapak Musa Rajekshah, menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada Mualem Muzakir Manaf dan Fadhu
NasionalJAKARTA Polri mengungkapkan bahwa Kepala Desa Kohod, Arsin, dan Sekretaris Desa Kohod, yang keduanya terlibat dalam kasus pemalsuan surat i
Hukum dan KriminalBOGOR Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan keinginan Indonesia untuk memperkuat kerja sama industri pertahanan dengan
NasionalLAMPUNG Seorang kernet Bus Damri, Arief Rahman (28), mengalami luka tusuk setelah diserang oleh seorang pengemudi mobil Mitsubishi Pajero,
Hukum dan KriminalJAKARTA Efisiensi anggaran yang diterapkan di Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengakibatkan pembatalan dan penundaan sejumlah proyek infras
Nasional