
Aksi Kejar-kejaran dan Baku Tembak, Bandar Sabu di Asahan Lolos dari Tangkapan
SUMUT Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan terlibat baku tembak dengan bandar narkoba yang membawa senjata api di Perumahan Surya Mas, Kisa
Investigasi
JAKARTA -Di tengah upaya pemerintah untuk memberikan kesempatan yang lebih luas bagi anak-anak Indonesia dari keluarga kurang mampu untuk mengejar mimpi pendidikan tinggi, Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Merdeka kembali menjadi sorotan. Program ini tidak hanya memberikan bantuan biaya pendidikan tetapi juga bantuan biaya hidup kepada penerima KIP Kuliah Merdeka.
Dibukanya pendaftaran KIP Kuliah Merdeka tahun 2024 sejak 12 Februari lalu menjadi angin segar bagi calon mahasiswa yang berpotensi melanjutkan studi ke perguruan tinggi, termasuk mereka yang berminat masuk Fakultas Kedokteran. Dalam program ini, penerima KIP Kuliah Merdeka akan diterima melalui jalur seleksi masuk perguruan tinggi, termasuk seleksi nasional berbasis prestasi (SNBP) dan jalur mandiri.
Baca Juga:
Sesuai dengan penjelasan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek, Suharti, KIP Kuliah Merdeka ditekankan untuk orang pertama dari keluarga miskin/rentan miskin yang memiliki potensi akademik. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memastikan kesetaraan akses pendidikan tinggi bagi semua lapisan masyarakat.
Baca Juga:
Bagi calon mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu dan telah dinyatakan lulus, mereka berhak memperoleh bantuan dana pendidikan KIP Kuliah untuk mendukung studi, termasuk di bidang kedokteran. Bantuan ini mencakup biaya pendidikan dan biaya hidup, yang akan disesuaikan dengan program studi dan akreditasi prodi yang dipilih.
Menariknya, bantuan biaya hidup pada KIP Kuliah Merdeka disesuaikan dengan indeks harga daerah tempat perguruan tinggi berada, memastikan bahwa mahasiswa dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan layak. Program ini juga memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk fokus pada studi mereka tanpa beban biaya tambahan yang membebani.
Besarnya bantuan biaya pendidikan dan hidup ini memberikan dorongan besar bagi calon mahasiswa, terutama bagi yang memiliki minat tinggi untuk mengejar karier di bidang kedokteran. Ini juga sejalan dengan visi pemerintah untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu berkontribusi dalam pembangunan negara.
Dengan demikian, KIP Kuliah Merdeka menjadi tonggak penting dalam memberikan akses pendidikan yang lebih merata dan mendukung mobilitas sosial di Indonesia. Harapannya, program ini akan terus ditingkatkan dan memberikan manfaat yang nyata bagi generasi penerus bangsa.
(N/014)
SUMUT Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan terlibat baku tembak dengan bandar narkoba yang membawa senjata api di Perumahan Surya Mas, Kisa
InvestigasiJAKARTA Daud Yordan, petinju asal Indonesia yang kini juga menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, akan
NasionalMAGELANG Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengungkapkan bahwa Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, bersama Staf Khusus Kem
NasionalJAKARTA Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid memberikan tanggapan terkait rencana Kepala
NasionalSURAKARTA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melaksanakan kunjungan ke Kelurahan Kedunglumbu dan Kelurahan Sangkrah di Surakarta, Jawa T
NasionalJAKARTA Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan bahwa pemerintah menargetkan u
NasionalBITVONLINE.COM Kunyit dan jahe, dua rempah yang sering dijadikan bahan dasar jamu tradisional, ternyata menyimpan banyak manfaat bagi keseh
Kesehatan dan OlahragaBANDUNG Sebuah insiden tragis terjadi di SMK Dharma Pertiwi, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Seorang siswa berinisial MRD (17) meningg
NasionalBITVONLINE.COM Praktik korupsi masih menjadi masalah besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Berdasarkan hasil Corruption Perception
NasionalJAKARTA Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, menegaskan bahwa tidak ada bentuk interve
Nasional