Pemko Medan Menyuarakan Makna Otonomi Daerah, Masyarakat Merajut Harmoni dengan Pemerintah

MEDAN -Suara haru dan semangat kebersamaan menggema di halaman Kantor Wali Kota Medan saat peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) XXVIII digelar dengan penuh khidmat. Wakil Wali Kota Medan, Aulia Rachman, memimpin upacara tersebut dengan mengajak seluruh jajaran Pemko Medan, terutama para camat dan lurah, untuk menjalani dan menanamkan prinsip-prinsip otonomi daerah (otda) dalam setiap langkah mereka.

“Prinsip otda sangatlah dekat dengan masyarakat. Sebab, pemerintah sejatinya adalah pelayan masyarakat. Semoga dengan terus mengamalkan prinsip otda ini, pemimpin di daerah dapat menjadi sosok yang dicintai oleh rakyatnya,” ungkap Aulia Rachman, mengisyaratkan pentingnya keterlibatan aktif Pemko Medan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Baca Juga:

• Bareskrim Polri Jadwalkan Pemanggilan Razman Arif Nasution Terkait Dugaan Kericuhan di Pengadilan Jakarta Utara
• Dokter Reza Gladys Siap Hadapi Nikita Mirzani di Pengadilan, Bantah Tudingan Pemerasan

Peringatan otda kali ini memilih tema yang tidak hanya relevan, tetapi juga mendalam: “Otonomi Daerah Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau dan Lingkungan yang Sehat”. Pesan yang disampaikan sangatlah jelas: pemerintah setempat harus menjadi garda terdepan dalam menjaga lingkungan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Baca Juga:

• Mendagri Tito Karnavian: Kepala Daerah yang Tak Ikut Retret Bakal Rugi Sendiri
• Hasto Kristiyanto Turun di 'Tangga Keramat' KPK, Tersangka Kasus Suap dan Perintangan Penyidikan

Upacara yang dihadiri oleh berbagai unsur pemerintahan setempat, dari asisten hingga jajaran ASN, dimulai dengan hening cipta dan pembacaan teks Pancasila, sebuah simbol kebersamaan dan kesatuan dalam perbedaan. Pembacaan sejarah singkat terbentuknya otda menjadi penutup yang menyemarakkan acara tersebut.

Namun, apa sebenarnya arti dan tujuan dari otonomi daerah? Aulia Rachman menjelaskan dengan gamblang bahwa otda bukan sekadar sebuah kebijakan, melainkan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat. Lebih dari seperempat abad perjalanan kebijakan otda, menurutnya, merupakan momentum penting untuk merefleksikan kembali makna, filosofi, dan tujuan dari otonomi daerah.

“Otda sejatinya dirancang untuk mencapai dua tujuan utama: kesejahteraan dan demokrasi. Melalui desentralisasi, kita ingin memberikan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan ekonomis bagi masyarakat. Namun, hal ini tidak terlepas dari tanggung jawab kita untuk menjaga lingkungan dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” papar Aulia, memberikan gambaran jelas mengenai visi pembangunan daerah yang diusung oleh Pemko Medan.

Dalam konteks yang lebih luas, otonomi daerah bukanlah sekadar instrumen kebijakan, tetapi sebuah panggilan untuk membangun kesejahteraan bersama dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan, partisipasi, dan keberlanjutan. Pemko Medan, melalui komitmennya dalam merangkul prinsip-prinsip otda, telah menegaskan kembali perannya sebagai pelayan masyarakat dan pelindung lingkungan.

Dengan tekad yang bulat, mari bersama-sama merajut harmoni antara pemerintah dan masyarakat, menuju masa depan yang lebih baik!

(N/014)

Bareskrim Polri Jadwalkan Pemanggilan Razman Arif Nasution Terkait Dugaan Kericuhan di Pengadilan Jakarta Utara

Dokter Reza Gladys Siap Hadapi Nikita Mirzani di Pengadilan, Bantah Tudingan Pemerasan

Mendagri Tito Karnavian: Kepala Daerah yang Tak Ikut Retret Bakal Rugi Sendiri

Hasto Kristiyanto Turun di 'Tangga Keramat' KPK, Tersangka Kasus Suap dan Perintangan Penyidikan

Elite PDI-P Merapat ke Rumah Megawati, Pertemuan Terjadi Usai Penahanan Hasto

Rano Karno: Pramono Anung Bisa Ikut Retret Gelombang Dua, Surat Hanya Tunda Bukan Larang?