TULUNGAGUNG -Kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tulungagung, Anjar Nawan Yusky Eko Prasetyo, mendapat teguran dari Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Arief Hidayat, dalam persidangan sengketa pilkada Tulungagung yang digelar pada Jumat (17/1/2025). Teguran ini terjadi setelah Anjar meminta panitera pengganti untuk menampilkan slide PowerPoint selama sidang berlangsung, yang dinilai tidak sesuai dengan prosedur.
Dalam sidang yang membahas Perkara Nomor 202/PHPU.BUP-XXIII/2025, Anjar, yang mewakili KPU Tulungagung, meminta bantuan kepada panitera pengganti untuk menayangkan slide PowerPoint yang sudah disiapkan. Permintaan tersebut langsung direspons oleh Hakim Arief Hidayat yang mengingatkan bahwa hanya hakim yang berhak memberikan perintah kepada panitera.
“Yang bisa memerintahkan panitera pengganti hanya hakim,” kata Arief Hidayat sambil tersenyum, mengingatkan Anjar tentang prosedur yang berlaku dalam persidangan MK.
Baca Juga:
Menyadari kesalahannya, Anjar segera mengoreksi pernyataannya dan meminta agar permohonan penayangan slide PowerPoint tersebut disampaikan melalui hakim. Hakim Arief Hidayat kemudian mengonfirmasi bahwa prosedur yang benar adalah dengan mengajukan permohonan melalui pihak hakim.
“Oh iya, kalau melalui bisa. Nah, itu prosedurnya begitu kan melalui Yang Mulia,” jelas Arief.
Baca Juga:
Setelah perbaikan prosedural tersebut, permohonan Anjar untuk menayangkan slide PowerPoint pun disetujui oleh hakim.
Dalam sidang tersebut, Anjar memberikan tanggapan atas permohonan pasangan calon bupati dan wakil bupati Tulungagung nomor urut 3, Maryoto Birowo-Didik Girnato Yekti. Tanggapan tersebut terkait dengan dugaan keterlibatan 180 kepala desa dalam upaya memenangkan pasangan calon nomor urut 1, Gatut Sunu Wibowo-Ahmad Baharudin.
“Pemohon tidak menyebutkan siapa (180 kepala desa) yang melakukan, di mana terjadinya, dan untuk menguntungkan siapa kejadian tersebut, dan apakah perbuatan tersebut berpengaruh terhadap perolehan suara paslon,” kata Anjar dalam tanggapannya.
(N/014)
BATUBARA Meski sebagai pengawas internal, tidak berarti Inspektorat bersih dalam mengelola anggaran. Lihat saja Inspektorat Batubara yan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo, menyampaikan bahwa Konklaf untuk memilih Paus pengganti Paus Fransiskus kemungkinan
Agama
Deliserdang Yayasan Perguruan Islam Terpadu (YP IT) Al Ikhwan sukses menggelar AI Fest atau Al Ikhwan Festival, sebuah festival pendidika
Komunitas
BATAM Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pelabuhan Internasio
Pemerintahan
JAKARTA Sidang perdana gugatan uji materiil terhadap UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang diajukan Ariel NOAH dan 28 m
Entertainment
KARANGANYAR Kepolisian Resor (Polres) Karanganyar berhasil menggagalkan peredaran pupuk subsidi yang dijual di luar wilayah seharusnya. Dal
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden ke7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), absen dalam dua agenda sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Suraka
Nasional
TOBA Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Toba bekerja sama dengan Satker PJN Wilayah II dan Balai Besar Pembangunan Jalan Nasional (BBPJN) Sumate
Pemerintahan
INDIA Pemerintah Pakistan mengambil langkah tegas dengan mengusir sejumlah pejabat diplomatik India dan menutup wilayah udaranya untuk pesa
Internasional
MEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa Johanes Andy Tanbun Eugene alias Abun dengan pidana penjara selama 13 tahun atas perbuat
Hukum dan Kriminal
