JAKARTA -Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mulai mengusut aliran dana terkait polemik keberadaan pagar laut ilegal yang ada di Kabupaten Tangerang, Banten. Langkah ini dilakukan setelah isu tersebut menuai sorotan publik secara luas.
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengonfirmasi bahwa pihaknya sejak awal sudah menaruh perhatian terhadap masalah ini dan tengah melakukan analisis lebih lanjut. “Iya, sudah sejak awal ketika menjadi perhatian publik secara luas,” ujar Ivan saat ditemui di Jakarta, Kamis (30/1/2025).
Pagar laut yang dibangun di kawasan Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, sempat menjadi perbincangan hangat setelah pihak TNI AL dan Ditpolairud Polda Metro Jaya turun tangan untuk merobohkannya. Selain itu, keberadaan pagar tersebut diduga terkait dengan penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang melibatkan lebih dari dua ratus bidang tanah.
Baca Juga:
Ivan menegaskan bahwa PPATK akan mendalami semua aliran dana yang diduga terlibat dalam pembiayaan pagar laut tersebut. “Semua pihak kami lakukan pendalaman. Kami laksanakan tugas dan kewenangan kami sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Hasil dari analisis PPATK, lanjut Ivan, akan segera disampaikan kepada pihak penyidik yang menangani kasus ini. Kejaksaan Agung (Kejagung) diketahui telah memulai penyelidikan terkait hal ini, termasuk dugaan adanya korupsi dalam penerbitan sertifikat tanah di kawasan pagar laut Tangerang.
Baca Juga:
Polemik ini semakin berkembang setelah Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan bahwa sebanyak 263 bidang tanah telah diberikan SHGB, sementara 17 bidang lainnya memiliki SHM. Sebelumnya, Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, melaporkan penerbitan sertifikat-sertifikat tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pemerintah juga telah mencabut 50 SHGB di lokasi Desa Kohod yang menjadi bagian dari proyek pagar laut ini, sebagai langkah awal untuk menyelesaikan persoalan yang mengganggu publik. Sementara itu, kritik datang dari berbagai pihak, termasuk dari mantan Menko Polhukam Mahfud MD yang menyayangkan ketidaktegasan pemerintah dan aparat penegak hukum dalam mengusut tuntas kasus ini. (kmprn)
(N/014)
MEDAN Pemerintah Kota Medan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar pertemuan konsultasi publik dan penjajakan mi
Pemerintahan
JAKARTA Artis Ratna Sarumpaet menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri terkait laporan cucunya, Husin Kamal, yang mengadukan dugaan pengge
Hukum dan Kriminal
Jakarta Komisi XII DPR mengaku tidak diberi informasi terkait kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yan
Pemerintahan
BOGOR Kapolresta Bogor Kota Kombes Eko Prasetyo mengungkapkan bahwa dua orang berinisial FY alias D dan H yang merupakan daftar pencarian
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Rencana Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang akan memberlakukan pembatasan usia untuk mengakses media sosial (medsos)
Pemerintahan
MEDAN Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan yang diajukan oleh pasangan calon Walikota Medan Ridha Dharmajaya dan Abdul Rani terhadap p
Pemerintahan
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Juru Bicaranya, Tessa Mahardhika Sugiarto, mengungkapkan kesiapan untuk hadir dalam sid
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait vonis bebas Gregorius Ronald Tannur kembali menarik perhatian publik. Dalam sidang yang
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kasus dugaan pelanggaran hak cipta yang melibatkan Agnez Mo dan Ari Bias kini tengah menjadi sorotan banyak pihak, termasuk reka
Entertainment
JAKARTA Program beasiswa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) atau Ministerial Scholarship 2025 resmi dibatalkan. Meski pendaftaran telah dib
Pendidikan