IKN -Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, mengkritik keras kebijakan Pemerintah yang memberikan izin kepada investor untuk memperoleh Hak Guna Usaha (HGU) di Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga 190 tahun, yang mencakup dua siklus. Mardani menilai, lamanya durasi pemberian HGU ini sama saja dengan menjual IKN kepada pihak swasta.
“HGU diobral sampai 190 tahun, ini namanya IKN for sale. Hongkong saja untuk pemberian HGU cuma 99 tahun, itu pun belum banyak yang masuk,” ujar Mardani dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu (13/7/2024). Ia menegaskan bahwa kebijakan ini menunjukkan ketidakberpihakan pemerintah terhadap kepentingan rakyat.
Baca Juga:Perbandingan dengan Penjajahan Belanda
Mardani menilai, pemberian penguasaan atas tanah bagi investor di IKN Nusantara sudah mirip dengan penjajahan Belanda di Indonesia yang berlangsung selama 3,5 abad. “Penjajah Belanda saja sangat menjaga administrasi pertanahan. Peruntukannya mesti sesuai,” ucapnya.
Baca Juga:
Selain HGU, kebijakan dua siklus perpanjangan juga berlaku untuk hak atas tanah dalam bentuk hak guna bangunan (HGB) di IKN. Pada awalnya, hak pakai di IKN akan diberikan selama 80 tahun, kemudian pemegang konsesi dapat mengajukan perpanjangan untuk periode 80 tahun berikutnya, berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi. Dengan demikian, konsesi yang diberikan dalam hal HGB bisa mencapai 160 tahun.
Mardani juga menyoroti bahwa aturan soal penguasaan tanah di IKN bertentangan dengan konstitusi. Ia mengingatkan bahwa prinsip hak menguasai negara terhadap bumi, air, dan ruang angkasa serta prinsip kedaulatan rakyat di bidang ekonomi diatur dalam Pasal 33 UUD 1945. “Hal ini jelas semakin menunjukkan keberpihakan Pemerintah terhadap pemilik modal, memanjakan investor, dan sebaliknya abai terhadap kepentingan rakyat yang lebih luas,” tutur Mardani.
Lebih lanjut, regulasi hak atas tanah yang memberi investor konsesi hingga ratusan tahun dinilai Mardani akan semakin melebarkan ketimpangan penguasaan lahan. Ia menyatakan bahwa masyarakat yang selama ini termarjinalkan atau terpinggirkan akan terdampak. “Seperti masyarakat adat, para petani, dan nelayan. Aturan HGU dan HGB di IKN melegalkan monopoli tanah oleh pihak swasta. Bayangkan pengusaha menguasai tanah sampai hampir 2 abad,” ujarnya.
Untuk diketahui, pemberian HGU sampai 190 tahun untuk dua siklus bagi investor ini ditandai dengan ditandatanganinya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam pasal 9 ayat (1) beleid tersebut, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dapat memberikan jaminan kepastian jangka waktu hak atas tanah melalui satu siklus pertama. OIKN dapat memberikan perpanjangan kembali di siklus kedua kepada pelaku usaha atau investor, yang dimuat dalam perjanjian.
Secara lebih rinci, aturan itu mengizinkan jangka waktu untuk HGU bisa diberikan kepada pihak swasta hingga 95 tahun pada siklus pertama. Perpanjangan untuk siklus kedua juga diberikan untuk jangka waktu 95 tahun. Dengan demikian, HGU yang bisa diberikan kepada pemodal di IKN bisa mencapai 190 tahun.
Kritik yang disampaikan oleh Mardani Ali Sera ini mencerminkan kekhawatiran terhadap arah kebijakan pemerintah yang dinilai lebih berpihak kepada pemilik modal daripada kepentingan rakyat. Kebijakan pemberian HGU dan HGB dengan durasi yang sangat panjang ini diharapkan dapat dievaluasi kembali agar tidak menimbulkan ketimpangan penguasaan lahan dan tetap sesuai dengan prinsip konstitusi.
SUMUT Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan terlibat baku tembak dengan bandar narkoba yang membawa senjata api di Perumahan Surya Mas, Kisa
Investigasi
JAKARTA Daud Yordan, petinju asal Indonesia yang kini juga menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, akan
Nasional
MAGELANG Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengungkapkan bahwa Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, bersama Staf Khusus Kem
Nasional
JAKARTA Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid memberikan tanggapan terkait rencana Kepala
Nasional
SURAKARTA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melaksanakan kunjungan ke Kelurahan Kedunglumbu dan Kelurahan Sangkrah di Surakarta, Jawa T
Nasional
JAKARTA Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan bahwa pemerintah menargetkan u
Nasional
BITVONLINE.COM Kunyit dan jahe, dua rempah yang sering dijadikan bahan dasar jamu tradisional, ternyata menyimpan banyak manfaat bagi keseh
Kesehatan dan Olahraga
BANDUNG Sebuah insiden tragis terjadi di SMK Dharma Pertiwi, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Seorang siswa berinisial MRD (17) meningg
Nasional
BITVONLINE.COM Praktik korupsi masih menjadi masalah besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Berdasarkan hasil Corruption Perception
Nasional
JAKARTA Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, menegaskan bahwa tidak ada bentuk interve
Nasional