Menurut pernyataan yang dirilis oleh kantor Pedersen pada Senin (16/12/2024), Pedersen bertemu dengan Al Julani untuk mendiskusikan masa depan politik Suriah, yang dinilai harus berlandaskan pada prinsip-prinsip resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2254 yang diadopsi pada 2015. Resolusi tersebut menyerukan adanya transisi politik yang inklusif, yang tidak hanya melibatkan pihak pemerintah tetapi juga kelompok oposisi dan masyarakat luas.”Suriah harus memiliki transisi politik yang dipimpin dan dimiliki oleh rakyatnya sendiri, yang kredibel dan inklusif. PBB siap memberikan dukungan penuh kepada rakyat Suriah dalam proses ini,” ujar Pedersen dalam pernyataannya.Selain pertemuan dengan Julani, Pedersen juga bertemu dengan Perdana Menteri sementara Mohammed Al Bashir, yang saat ini memimpin pemerintahan transisi di Suriah setelah penggulingan Bashar Al Assad. Pertemuan ini terjadi setelah pertemuan internasional mengenai Suriah yang digelar di Yordania pada Sabtu sebelumnya.
PBB Dorong Transisi Politik Inklusif di Suriah, Temui Pemimpin HTS dan PM Sementara
