BITVONLINE.COM –Fenomena perundungan atau bullying di lingkungan kedokteran masih menjadi masalah serius yang perlu mendapat perhatian. Bentuk perundungan di kalangan dokter dan peserta didik kedokteran beragam, mulai dari kekerasan fisik hingga tindakan non-verbal yang merugikan. Juru bicara Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI), dr. M Syahril, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan investigasi menyeluruh terhadap 156 kasus perundungan, dengan hasil yang menunjukkan tindakan tegas terhadap pelaku.
Menurut dr. M Syahril, sebanyak 39 peserta didik (residen) dan dokter pengajar (konsulen) telah diberikan sanksi tegas. “Kemenkes akan selalu menindak tegas pelaku bullying. Selain itu, nama-nama pelaku juga akan ditandai di Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) sebagai pelaku perundungan,” kata dr. Syahril, seperti yang dilaporkan di laman resmi Kemenkes.
Laporan Perundungan: Data dan Tindakan
Baca Juga:
Sejak Juli 2023 hingga 9 Agustus 2024, Kemenkes telah menerima total 356 laporan terkait perundungan. Dari jumlah tersebut, 211 laporan terjadi di rumah sakit vertikal, sedangkan 145 laporan lainnya datang dari luar rumah sakit vertikal. Untuk laporan dari luar rumah sakit vertikal, Kemenkes telah mengembalikannya ke instansi terkait untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Tim Inspektorat Kemenkes telah melakukan investigasi mendalam terkait kasus-kasus tersebut. Hasil investigasi menunjukkan bahwa ada tiga jenis sanksi yang dapat diterapkan kepada pelaku perundungan. Sanksi-sanksi ini harus ditindaklanjuti oleh pimpinan Rumah Sakit Pendidikan dan unit terkait untuk memastikan bahwa pelaku tidak hanya dikenai hukuman, tetapi juga bahwa tindakan pencegahan diterapkan secara efektif di masa depan.
Baca Juga:
Penanganan dan Harapan untuk Masa Depan
Kemenkes menegaskan bahwa perundungan, dalam bentuk apapun, tidak dibenarkan dalam lingkungan kedokteran. “Perundungan dengan alasan apapun tidak dibenarkan. Kami berharap praktik buruk ini bisa segera dihentikan. Jadi, kami mendorong teman-teman peserta didik untuk segera melapor jika mereka mengalami atau menemukan praktik bullying. Jangan takut untuk melapor,” imbuh dr. Syahril.
Upaya penanganan perundungan ini adalah bagian dari komitmen Kemenkes untuk menciptakan lingkungan pendidikan kedokteran yang sehat dan mendukung. Melalui tindakan tegas terhadap pelaku perundungan dan penerapan sistem pelaporan yang aman, diharapkan dapat menciptakan suasana yang kondusif bagi semua pihak di lingkungan kedokteran.
Kepedulian Terhadap Kesehatan Mental
Selain penegakan hukum, Kemenkes juga menekankan pentingnya perhatian terhadap kesehatan mental peserta didik dan tenaga medis. Lingkungan yang aman dan suportif adalah kunci untuk mengoptimalkan potensi mereka dan menjaga kualitas pelayanan kesehatan.
Kemenkes juga mengimbau semua pihak untuk berperan aktif dalam mencegah dan menangani kasus perundungan. “Kami percaya bahwa dengan kerjasama antara pihak-pihak terkait dan komitmen bersama, kita dapat mengatasi perundungan dan menciptakan lingkungan pendidikan kedokteran yang lebih baik,” tutup dr. Syahril.
Dengan langkah-langkah yang telah diambil, diharapkan perundungan di lingkungan kedokteran dapat diminimalkan, dan para profesional kesehatan dapat bekerja dalam suasana yang lebih positif dan mendukung.
(N/014)
BOGOR Polres Bogor mencopot Aipda H, seorang anggota Patroli dan Pengawalan (Patwal), setelah viral video yang menunjukkan dirinya memepet
Hukum dan Kriminal
JAWA BARAT Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa pihaknya menyerahkan sepenuhnya kasus yang melibatkan mantan Gubern
Nasional
JAKARTA Ramadan selalu menjadi waktu yang dinanti, bukan hanya sebagai momen spiritual, tetapi juga sebagai puncak aktivitas ekonomi, terut
Ekonomi
JAWA BARAT Dua warga Kabupaten Purwakarta, Nana Permana (48) dan Risma Hermansyah (41), ditangkap polisi saat kedapatan mengedarkan uang p
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Polisi berhasil menangkap dua pria berinisial RE (35) dan HS (35) yang mengakungaku sebagai anggota polisi, di kawasan Tanah Abang
Hukum dan Kriminal
BOGOR Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), mengambil tindakan tegas dengan menyegel sejumlah tempat penginapan dan k
Nasional
BATU BARA Ketua Umum Komunitas Sedekah Jumat (KSJ), Saharuddin, dengan tegas mendesak Polres Batu Bara untuk segera menindaklanjuti lapo
Hukum dan Kriminal
PAPUA BARAT Hilangnya Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Iptu Tomi Samuel Marbun, sejak 18 Desember 2024, masih menjadi misteri. Tiga bula
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) bersama Fraksi PAN di DPR menggelar acara Ramadan Berbagi PANgan u
Nasional
JAKARTA Pemerintah dan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dikabarkan menggelar rapat secara diamdiam pada Jumat (14/3/2025) hingga Sab
Politik
